Bongkar Masalah Perizinan Lapangan Padel, Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Lakukan Sidak

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lapangan padel di wilayah Kota Tasikmalaya, Senin (9/2/2026) siang. Sidak ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan perizinan dan kesesuaian pemanfaatan lahan usaha olahraga tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya didampingi sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Disporabudpar, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), serta Satpol PP Kota Tasikmalaya.

Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Dodo Rosada bersama Wakil Ketua Dayat Mustopa, Sekretaris Asep Endang M. Syam, serta anggota Aufa Sezara Dianjani, Elza Kirana Putri, Aceng, Ai Elah Rohilah, dan Dede, S.IP. Tiga lokasi lapangan padel yang disambangi yakni La Casa Padel di Jalan Ir. H. Juanda, Padel Well di kawasan Jalan Universitas Siliwangi (Unsil), serta Island Padel di Jalan Sulaeman Setianegara.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Dodo Rosada membenarkan bahwa pihaknya baru melakukan sidak ke tiga lapangan padel dari total 18 lapangan yang tercatat beroperasi di Kota Tasikmalaya.

"Yang sudah kita periksa itu tiga lapangan padel dari total 18, dan satu sudah melengkapi berkas administrasinya," ungkap Dodo.

Ia menjelaskan, sidak tersebut bertujuan memastikan seluruh usaha lapangan padel telah mengantongi perizinan sesuai ketentuan, sehingga operasionalnya berjalan sesuai aturan.

"Lokasi padel yang pertama untuk memastikan bahwa perusahaan padel itu memperoleh izin. Ternyata setelah melakukan sampling, ada salah satu padel belum memiliki izin, baik PBG maupun SLF. Kendalanya karena lahan yang digunakan adalah lahan LSD dan itu harus mendapatkan rekomendasi dari kementerian terlebih dahulu, baru Pemkot bisa menerbitkan PBG dan SLF," jelasnya.

Sebagai langkah sementara, Dodo meminta agar operasional lapangan padel yang belum mengantongi izin dihentikan sampai seluruh persyaratan terpenuhi.

"Sementara menunggu rekomendasi itu turun, mohon dengan sangat dihentikan kegiatan operasionalnya," tegas Dodo.

Ia menambahkan, beberapa lapangan padel lainnya telah memiliki izin lengkap, sementara sebagian masih dalam proses penyelesaian administrasi.

"Kalau yang lain seperti di Unsil sudah lengkap. Di Jalan Juanda itu masih berproses SLF-nya dan berkasnya sudah diajukan ke PUTR. Karena PBG-nya sudah ada, itu aman," jelasnya.

Dodo menekankan bahwa seluruh pengelola lapangan padel harus tertib aturan dan memperhatikan aspek sosial serta tata ruang, termasuk tidak menggunakan lahan yang tidak sesuai peruntukannya.

"Tetap, kalau SLF belum terbit harus dihentikan dulu, karena semua padel sudah diberikan surat peringatan," ujarnya.

Sementara itu, Manajer Island Padel Tasikmalaya, Thian Agus Akbar, menanggapi positif sidak yang dilakukan Komisi I DPRD bersama jajaran Pemerintah Kota Tasikmalaya. Menurutnya, sidak tersebut memberikan kejelasan terkait kebutuhan perizinan yang harus dipenuhi pengelola.

"Pada dasarnya perlu sosialisasi di awal. Makanya adanya sosialisasi, bahkan DPRD turun langsung, agar bisa mendengar kendala di lapangan, mulai dari alih fungsi hingga perizinan lain. Tapi secara umum semuanya ada niat baik untuk menyelesaikan izin, hanya ada beberapa kendala dan kami minta didampingi sampai selesai," ujarnya.

Ia menegaskan, pihak pengelola memiliki komitmen untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan. Namun, perbedaan kebijakan antara daerah dan provinsi menjadi salah satu hambatan. Meski demikian, koordinasi dengan kementerian terus dilakukan agar perizinan dapat segera rampung.

"Ada kebijakan yang dipegang daerah dan provinsi, tapi kita dorong koordinasi ke kementerian untuk menyelesaikan. Secara berkas, semuanya sudah diselesaikan," pungkasnya.