Disarankan:
Memasuki 100 hari kerja, kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Viman-Diky, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Memasuki 100 hari kerja, kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Viman-Diky, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Tak hanya menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa, pasangan pemimpin muda ini juga dinilai belum menunjukkan gebrakan nyata dalam menyelesaikan persoalan krusial di Kota Tasikmalaya.
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, mengungkapkan bahwa hingga kini kinerja Viman-Diky belum berjalan efektif. Menurutnya, ada tiga persoalan utama yang harus segera dituntaskan oleh pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut.
“Masih ada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong, sistem parkir masih semrawut, dan proses perizinan minimarket yang belum jelas. Ini persoalan mendasar yang harus segera dibereskan,” tegas Kepler, Jumat (30/5/2025) pagi.
Kepler menjelaskan bahwa kekosongan jabatan di sejumlah OPD menjadi hambatan besar dalam menjalankan roda pemerintahan secara optimal. Ia bahkan menyebut situasi ini sudah terjadi sejak masa Pj Wali Kota sebelumnya, namun belum juga diselesaikan oleh Viman-Diky.
“Kalau posisi eselon II dan III masih banyak yang kosong, bagaimana bisa mengevaluasi kinerja secara utuh? Delapan OPD kini masih dipimpin Plt. Ini jelas mengganggu efektivitas kerja,” tambahnya.
Meskipun begitu, Kepler memahami bahwa secara formal, kinerja Viman belum bisa ditagih sepenuhnya karena masih dalam tahap pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menyebut saat ini proses Musrenbang tengah berlangsung dan ditargetkan rampung pada Juli atau Agustus 2025.
Di sisi lain, Kepler juga menekankan pentingnya regulasi daerah dalam menopang program pemerintahan. Ia menyarankan Pemkot segera mengeluarkan Perda dan Perwal terkait pajak dan retribusi daerah agar ada kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
“Jangan sampai 100 hari kerja hanya menjadi catatan evaluasi tanpa makna. Saya khawatir nanti yang dibicarakan bukan 100 hari kerja, tapi 100 ribu evaluasi,” ujarnya dengan nada kritis.
Terakhir, Kepler berharap agar Viman-Diky serius menyelesaikan persoalan perparkiran dan memperjelas proses perizinan minimarket yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dan pengusaha.
“Jika masalah-masalah ini bisa dituntaskan, kepercayaan masyarakat dan investor bisa meningkat,” pungkasnya.
