Disarankan:
Ramai isu mengenai pembelian mobil dinas untuk istri Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya memunculkan respons dari Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Ramai isu mengenai pembelian mobil dinas untuk istri Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya memunculkan respons dari Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memeriksa lebih lanjut kebenaran informasi tersebut sebelum mengambil langkah lebih jauh.
"Saya masih belum lihat jelas, harus kita cek dulu berkaitan dengan kebenaran apakah betul itu sudah ada pembelian atau baru perencanaan," ujar Hilman saat dikonfirmasi media, Selasa (20/5/2025).
Hilman menyatakan, apabila benar anggaran digunakan untuk pembelian mobil dinas bagi istri pejabat, maka hal tersebut dinilai tidak elok dan tidak etis, terutama dalam situasi di mana efisiensi pelayanan publik menjadi prioritas pemerintah.
"Saya akan coba cek, tapi kalau memang itu terjadi dan betul adanya, ya kurang elok kalau istri Pak Wali, Wakil, dan Sekda ini kan beritanya untuk tiga istri, dan tidak elok di tengah efisiensi kondisi banyak pelayanan publik yang harus dilaksanakan," ujarnya.
Selain itu, Hilman juga mempertanyakan logika pengadaan mobil dinas bagi istri pejabat, terutama jika pejabat yang bersangkutan tidak menggunakan mobil dinas tersebut. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
"Iya artinya kalau jajan gak jelas di dewan akan kita kontrol dan masuk ke kita, walaupun hari ini belum melakukan apapun itu," tambahnya.
Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparulloh, membantah kabar bahwa tiga unit mobil operasional yang dianggarkan pada tahun 2025 diperuntukkan bagi istri Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan dirinya.
Menurut Asep, mobil tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan operasional kelembagaan Sekretariat Daerah, bukan untuk kepentingan pribadi.
"Jadi bahwa penggunaan mobil tersebut tetap dalam lingkup kebutuhan pemerintahan," tegas Asep saat dimintai keterangan, Senin (19/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa kendaraan dimaksud dapat digunakan secara fleksibel untuk menunjang kegiatan resmi pemerintah daerah, termasuk untuk tamu atau organisasi seperti Dharma Wanita dan TP PKK.
Asep juga menambahkan bahwa dirinya masih menggunakan kendaraan dinas lama dan kendaraan baru disiapkan untuk kebutuhan institusional, bukan pribadi.
"Saya harap klarifikasi ini dapat menghilangkan kesalahpahaman tentang penggunaan mobil operasional tersebut," tandasnya.
