Disarankan:
Persoalan status 1.100 tenaga honorer yang masih menggantung di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya kini menjadi perhatian serius legislatif.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Persoalan status 1.100 tenaga honorer yang masih menggantung di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya kini menjadi perhatian serius legislatif.
Plt Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Hilman Wiranata, menegaskan bahwa penyelesaian masalah tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan fiskal daerah.
"Bukan persoalan mau atau tidak mengangkat mereka. Masalahnya adalah kemampuan keuangan daerah yang harus kita ukur secara realistis," ujar Hilman kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).
Hilman menekankan, agar pengangkatan tenaga non-ASN menjadi pegawai tetap dapat dilakukan, maka perlu ada upaya konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu akan menjadi salah satu prioritas DPRD bersama eksekutif dalam pembahasan kebijakan fiskal ke depan.
"Kalau PAD kita naik, maka ruang fiskal untuk pengangkatan tenaga honorer bisa terbuka lebih luas. Ini solusi jangka menengah yang sedang kita dorong," ungkapnya.
Menurut Hilman, beban gaji para honorer akan langsung mempengaruhi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, proses pengangkatan diperkirakan tidak bisa dilakukan sekaligus, melainkan bertahap sesuai ketersediaan anggaran yang ada.
"Kita juga menunggu dinamika anggaran perubahan. Kalau nanti ada peningkatan pendapatan, maka kita bisa alokasikan untuk menyelesaikan persoalan ini secara bertahap," tambahnya.
Ia juga menyebut bahwa kebutuhan terhadap tenaga kerja di lingkungan Pemkot sangat mungkin meningkat, terlebih bila target pembangunan dan pelayanan publik mengalami ekspansi. Namun, semua itu harus sejalan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.
"Tenaga honorer tentu dibutuhkan. Tapi kita juga harus pastikan bahwa kehadiran mereka produktif dan sejalan dengan kapasitas fiskal yang tersedia. Di situlah pentingnya manajemen kinerja dan anggaran," tegas Hilman.
Sebelumnya, perwakilan dari Forum Komunikasi Honorer Kota Tasikmalaya (FKHKT) telah menemui Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan arah kebijakan terkait status tenaga honorer di Kota Tasikmalaya. Mereka berharap ada kepastian dan langkah konkret yang bisa dijadikan pijakan masa depan.
