Disarankan:
Sebanyak 542 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah mengikuti program Profiling ASN yang digelar sebagai bagian dari pemetaan potensi dan kompetensi pegawai secara digital.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Sebanyak 542 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah mengikuti program Profiling ASN yang digelar sebagai bagian dari pemetaan potensi dan kompetensi pegawai secara digital.
Ratusan ASN tersebut terdiri atas 26 pejabat tinggi pratama, 131 pejabat administrator, 56 fungsional ahli madya, 233 pejabat pengawas, serta 96 fungsional ahli muda. Seluruh peserta telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak beberapa hari terakhir.
Profiling ASN merupakan program nasional Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bertujuan mendukung manajemen talenta, memperkuat penerapan sistem merit, mengarahkan pengembangan karier, serta meningkatkan profesionalisme dan mutu pelayanan publik.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, Jajaran Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya melakukan monitoring langsung pada Jumat (5/12/2025) pagi di Laboratorium SMAN 1 Tasikmalaya. Para legislator meninjau proses ujian berbasis komputer, memeriksa kelancaran teknis, sekaligus berinteraksi dengan peserta untuk mengetahui pemahaman mereka terkait tujuan program.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syam, menegaskan bahwa pengawasan ini dilakukan agar seluruh tahapan Profiling ASN berjalan sesuai ketentuan. Ia memastikan kenyamanan peserta menjadi perhatian utama.
"Ini sebagai bentuk pendampingan dan pengawasan agar pelaksanaan Profiling ASN berjalan sesuai mekanisme. Karena kegiatan ini perlu dipahami sebagai proses pemetaan kompetensi, bukan hal yang perlu dikhawatirkan," tegas Asep.
Asep berharap Profiling ASN tidak sekadar menjadi kegiatan administratif, melainkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kompetensi ASN sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tasikmalaya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan oleh Komisi I merupakan bagian dari tanggung jawab legislatif dalam memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan, terutama yang menyangkut pengembangan sumber daya manusia.
"Data dari kegiatan Profiling ini nantinya menjadi bagian penting dalam pengelolaan kepegawaian di tingkat nasional. Karena itu kami ingin memastikan semua dilakukan dengan hati-hati dan sesuai ketentuan," ungkapnya.
