Mensos RI Dorong Tasikmalaya Siapkan Lahan Sekolah Rakyat, Wali Kota: Kunci Putus Rantai Kemiskinan
Pemerintah Kota Tasikmalaya didorong untuk segera menyiapkan lahan guna pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.
JAKARTA, NewsTasikmalaya.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025). Agenda utama rapat tersebut membahas evaluasi program ekonomi 2025 sekaligus menyiapkan arah kebijakan 2026 demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa salah satu fokus utama yang dilaporkan kepada Presiden adalah percepatan program elektrifikasi desa. Hingga kini, masih terdapat ribuan desa dan dusun di berbagai pelosok Indonesia yang belum terjangkau jaringan listrik.
“Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan listrik di 5.700 desa dan 4.400 dusun yang hingga saat ini belum teraliri. Program ini ditargetkan rampung pada 2029–2030. Anggaran sedang dihitung, dan mulai 2025 akan dimasukkan dalam perubahan anggaran serta berlanjut ke APBN 2026,” ungkap Bahlil, seperti dilansir laman setneg.go.id, pada Senin (25/8/2025).
Ia menambahkan, elektrifikasi desa bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil di pelosok tanah air. Presiden Prabowo, kata Bahlil, menekankan bahwa program tersebut tidak boleh hanya dilihat dari aspek ekonomi semata.
“Bapak Presiden menegaskan, urusan rakyat kecil tidak bisa dihitung dengan logika keuntungan ekonomi. Ini soal pelayanan publik dan keadilan sosial. Karena itu beliau langsung memerintahkan agar anggaran segera dialokasikan,” tambahnya.
Selain listrik desa, rapat juga menyoroti strategi baru pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah akan menerapkan sistem berbasis komunitas dengan pengendalian kuota, khususnya untuk distribusi solar bersubsidi.
“Nantinya distribusi akan berbasis komunitas, dengan kontrol kuota hingga diesel-7 atau diesel-8. Data tunggal dari BPS akan menjadi rujukan utama, dan teknis pelaksanaannya akan difinalisasi setelah pengesahan APBN,” jelas Bahlil.
Melalui dua agenda besar tersebut, Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih menegaskan komitmennya untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional, sekaligus menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri.
