Akademisi Unsil Tasikmalaya: Pengelolaan RSUD dr. Soekardjo oleh Pemprov Dinilai Bisa Tingkatkan Kualitas Pelayanan

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com — Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya, Prof. Iis Marwan, menanggapi polemik pengelolaan RSUD dr. Soekardjo yang belakangan menjadi sorotan publik. Ia menilai, opsi pengalihan pengelolaan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah tersebut.

Prof. Iis menyebut, lembaga dengan kapasitas keuangan yang lebih besar seperti pemerintah provinsi akan lebih mampu menangani kebutuhan operasional rumah sakit.

“Kalau misalkan RSUD dr. Soekardjo dikelola oleh provinsi dengan tata kelolanya mungkin akan lebih baik daripada hanya mengandalkan daerah atau pendapatan rumah sakit,” ujar Iis saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (6/8/2025) sore.

Ia menegaskan, rumah sakit umum bukanlah institusi yang berorientasi pada keuntungan, melainkan harus mengedepankan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Karena rumah sakit itu bukan lembaga bukan pencari untung, karena ini rumah sakit umum. Lebih baik kepada kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Terkait sikap Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD yang kompak ingin mempertahankan RSUD dr. Soekardjo tetap dikelola daerah, Iis menyarankan perlunya kajian finansial yang menyeluruh.

“Berbeda dengan tata kelolanya, dan harus dikaji dari sektor keuangan pendapatan rumah sakit apa, harian, Minggu, bulanan, tahunan berapa, nanti pengeluarannya berapa dan selisih itu siapa yang akan mengganti,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar RSUD tidak dijadikan sebagai lahan bisnis yang membebani masyarakat, seperti yang mungkin terjadi pada rumah sakit swasta.

“Kan kalau rumah sakit umum sifatnya kepada sosial kemasyarakatan. Jangan sampai rumah sakit umum malah jadi arena bisnis,” tegasnya.

Mengenai klaim bahwa RSUD dr. Soekardjo masih bisa diselamatkan, menurut Iis, yang menjadi prioritas adalah pembenahan infrastruktur, pemenuhan tenaga medis, serta kelengkapan alat kesehatan.

“Karena itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nanti kesanggupannya gimana Pemkot, tapi harus ada kajian akademis, dengan melibatkan stakeholder kesehatan. Kan rumah sakit itu ada akreditasi, bagaimana itu bisa terakreditasi nya, karena ada bangunan mangkrak akibat apa,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika fasilitas dan layanan RSUD memadai, masyarakat tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain di luar kota.

“Memang pak KDM menginginkan tiap daerah ada rumah sakit bagian dari provinsi, supaya masyarakat tidak selalu ke rumah sakit Hasan Sadikin. Kalau RSUD lebih representatif dan lebih nyaman dan bagus pelayanannya, harus mampu istilahnya,” ujarnya.

Terkait kebutuhan biaya operasional RSUD yang mencapai Rp300 miliar, Iis mengingatkan pentingnya kejelasan sumber dana yang dapat menutup kekurangan tersebut.

“Solusinya perlu ada kajian dari segi akademis yang terkait tata kelola rumah sakit umum daerah, dimana titik lemah, titik kuatnya, karena sifatnya pelayanan masyarakat, jangan sampai untuk menutupi kekurangan akhirnya bebannya di bebankan ke masyarakat juga, obat dimahalkan, ini dimahalkan istilahnya seperti itu,” pungkasnya.