Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Tinjau Jalan Rusak Diduga Akibat Tambang Pasir, Muncul Penolakan dari PAC PDIP Bungursari

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, melakukan peninjauan langsung ke ruas jalan di wilayah Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, Senin (26/1/2026) sore. Peninjauan tersebut dilakukan menyusul keluhan warga terkait kerusakan jalan yang diduga diakibatkan aktivitas tambang pasir.

Dalam peninjauan itu, Kepler bersama unsur muspika setempat mengecek langsung kondisi jalan yang hingga kini belum mendapatkan perbaikan.

"Saya dengan muspika setempat mengecek lokasi yang terdampak di jalan Sukalaksana, jadi jalan ini sampai hari ini belum ada perbaikan," kata Kepler.

Tak hanya meninjau jalan, legislator daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan Tawang, Cihideung, dan Bungursari itu juga mendatangi lokasi tambang galian C di wilayah tersebut. Ia menegaskan, kehadirannya merupakan bagian dari kewajiban sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat yang terdampak aktivitas tambang, khususnya terkait kerusakan infrastruktur.

Peninjauan juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan antara warga dan pengusaha tambang. Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah poin, di antaranya jam operasional tambang hingga pukul 17.00 WIB, muatan truk tidak melebihi tonase, serta kewajiban menutup muatan dengan terpal.

Namun, hasil peninjauan di lapangan menunjukkan kesepakatan tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Masih ditemukan truk bermuatan yang diduga melebihi tonase melintasi jalan tersebut.

"Jadi kita saya sebagai dapil 1 memastikan, karena kesepakatan warga dan pengusaha implementasinya sampai mana. Jadi ada beberapa poin yang telah di sepakati kita ingin mengecek," ucapnya.

Kondisi tersebut memicu keresahan warga. Kerusakan jalan dinilai berdampak pada aktivitas ekonomi dan keselamatan pengguna jalan, terutama saat musim hujan.

"Jadi jalan ini sangat hancur, faktor infrastruktur terganggu situasi lalu lalang, mengakibatkan terganggu, secara ekonomi sama. Musim hujan juga banyak kecelakaan, faktor akibat jalan karena efek truk yang banyak. Tonase tidak sesuai aturan dan kesepakatan," bebernya.

Kepler pun meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, baik dalam perbaikan jalan maupun pengawasan operasional tambang.

"Kami meminta Pemkot untuk mengecek legal formal dan pengaruh ke masyarakat, jangan sampai terjadi di Cisarua, Jateng, jangan terjadi baru pemerintah turun tangan.

Kami menghindari terjadi hal tak diinginkan

Itu yang saya sampaikan pemerintah untuk mengecek apakah legalitas sudah ada.

Tapi kita menanyakan bagaimana operasionalnya di daerah tersebut," tuturnya.

Ia menambahkan, peninjauan tersebut juga merupakan tindak lanjut atas arahan dan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait isu lingkungan dan ekologi.

"Dan waktu rakernas, bahwa ekologi alam semua harus clear, artinya kalau memang ada hal-hal yang membuat daerah longsor, terjadi hal lain, jadi kader partai harus memastikan semuanya dan tidak ada faktor lain terutama galian dan itu harus ditertibkan," jelasnya.

Namun, peninjauan tersebut mendapat penolakan dari Ketua PAC PDI Perjuangan Bungursari, Asep Depo, yang juga hadir di lokasi. Asep menilai Kepler telah melampaui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota DPRD.

Menurut Asep, Kepler yang merupakan anggota Komisi II tidak memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup maupun perizinan.

"Kalau lingkungan hidup itu Komisi III, sementara soal perizinan itu di Komisi I. Ini sudah over, dia kan Komisi II. Harus paham betul, mana yang harus digarap mana yang tidak," ucap Asep.

Asep menegaskan, meski berasal dari partai yang sama, pembagian tupoksi harus tetap dihormati. Ia juga mengklaim pengusaha tambang telah berupaya memenuhi kewajiban perizinan, meski masih dalam proses di tingkat provinsi karena keterbatasan luas lahan.

"Ya, meski partai kita sama, tapi tupoksinya berbeda. Saya itu membela rakyat, Kang. Liat masyarakat disini cuma garap baru dan pasir. Lahan ini juga hanya 120 bata, mau izin kemana?," tegasnya.

Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Bungursari, Rizal Samsudin, mengungkapkan bahwa dari sejumlah tambang yang beroperasi di wilayahnya, hanya satu yang pernah mengantongi izin.

"Namun izin tersebut telah habis pada tahun 2025. Alibinya reklamasi seolah perataan gunung," pungkas Rizal.