Disarankan:
Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah swasta. Fakta tersebut terungkap usai dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat sekolah swasta di pusat kota, Selasa (30/9/2025).
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah swasta. Fakta tersebut terungkap usai dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat sekolah swasta di pusat kota, Selasa (30/9/2025).
Menurut Kepler, kendala yang ditemukan di antaranya keterlambatan distribusi hingga penghentian pengiriman makanan. Bahkan, ada sekolah yang hanya menerima distribusi sebulan sekali.
"Kemarin kita diskusi dengan pihak sekolah. Mengatakan sebulan jalan sebulan berhenti. Alasannya dari pusat belum cair. Per September tak ada kiriman, Agustus ada, walau pun memang menunya dinilai kurang bagus," ujar Kepler saat ditemui di ruang Fraksi PDI-P DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (1/10/2025).
Selain masalah distribusi, Kepler juga menyoroti kualitas makanan yang kurang memadai.
"Mereka dari sekolah sangat mendukung program pemerintah. Kita cek dulu ketika makanan datang. Pernah ada telur masih ada cangkangnya. Kurang higienis, guru menyortir dulu," ucapnya menirukan pernyataan pihak sekolah.
Lebih jauh, Kepler mengungkapkan adanya dugaan penggiringan sekolah untuk ikut program MBG. Beberapa sekolah awalnya tidak berniat mendaftar, namun akhirnya terdaftar setelah ditelepon seorang oknum pejabat Dinas Pendidikan.
"Awalnya beberapa sekolah itu dari awal gak kepikir ikut MBG. Makanya mereka kaji dulu. Tapi kata pihak sekolah, tiba-tiba ditelepon dari Dinas Pendidikan. Akhirnya mau," ungkap Kepler.
Ia menilai hal itu sebagai indikasi adanya kepentingan pribadi. "Sekdisdik sebetulnya tak berkapasitas telepon sekolah. Kalau sosialisasi harusnya agendakan kunjungan. Ini indikasi penggiringan sekolah ikut program dan diarahkan ke dapur tertentu. Kapasitas sekdis kan tidak diranah itu. Ini Inspektorat harus panggil dan usut. Kepentingan pribadi terkesan kental, menyalahgunakan kewenangan," tegasnya.
Kepler menambahkan, hasil sidak ini menunjukkan program MBG di lapangan masih jauh dari harapan. Ia mendorong agar pelaksanaan diperbaiki agar lebih efektif dan transparan.
“Kesimpulan hasil sidak, pertama memastikan pelaksanaan di lapangan. Karena kita dengar baik berita, informasi dari lapangan. Sebagai anggota DPRD harus memastikan penerapannya. Karena ada klausul tak boleh sampaikan ke media dan lain-lain. Kasihan sekolah, ketika ada keluhan harus bungkam,” bebernya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Inspektorat Kota Tasikmalaya, Maman R. Setiadi, menegaskan pihaknya belum menemukan indikasi langsung keterlibatan dua ASN dalam program MBG. Ia menyebut pengawasan program ini berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
"Pemda tidak punya kewenangan untuk itu. Kita tunggu saja hasilnya," kata Maman.
Sementara itu, Sekdis Pendidikan Kota Tasikmalaya, H. Nanang, membantah tudingan memiliki dapur MBG. "Gak, saya gak punya Dapur MBG. Kalau nyewain gedung mah iya," jelas Nanang usai menemui massa aksi PMII yang menyoroti dugaan keterlibatan pejabat Pemkot dalam dapur MBG, Kamis (25/9/2025).
Polemik ini menambah sorotan publik terhadap tata kelola program MBG. Di satu sisi, masyarakat berharap program peningkatan gizi siswa tetap berjalan lancar. Namun, di sisi lain, transparansi dan integritas pelaksanaannya dituntut agar bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang.
