Disarankan:
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syams, merespons kekhawatiran para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terkait potensi pemotongan gaji akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp219 miliar dari pemerintah pusat.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syams, merespons kekhawatiran para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terkait potensi pemotongan gaji akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp219 miliar dari pemerintah pusat.
Asep menyatakan, pihaknya memahami keresahan yang dirasakan para PPPK atas kemungkinan berkurangnya penghasilan akibat penyesuaian anggaran tersebut. Sebagai anggota dewan yang selama ini aktif memperjuangkan nasib tenaga honorer, ia berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak PPPK agar tetap terpenuhi.
"Kami memahami bahwa para PPPK berkontribusi besar dalam pelayanan publik di berbagai sektor. Maka dari itu, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik," ujar Asep, Kamis (16/10/2025) pagi.
Ia menegaskan, kesejahteraan tenaga honorer harus menjadi perhatian serius, karena mereka berperan penting dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan.
"Perlindungan dan pemenuhan hak-hak kesejahteraan mereka layak diprioritaskan," tegasnya.
Sebelumnya, kebijakan pemotongan TKD dari pemerintah pusat menjadi tantangan berat bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dampak kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor, termasuk gaji PPPK Paruh Waktu yang akan segera dilantik.
Sebagaimana diketahui, gaji PPPK Paruh Waktu akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemangkasan TKD ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga honorer yang tengah menanti penetapan status mereka. Hingga kini, jumlah PPPK di Kota Tasikmalaya yang telah dipetakan mencapai 1.878 orang, mencakup formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Wakil Ketua Forum Honorer Kota Tasikmalaya, Asep Setiawan, mengaku khawatir kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan gaji PPPK.
“Kekhawatiran itu pastinya ada. Kami berharap pemerintah tidak memangkas gaji PPPK Paruh Waktu. Beban kerja kami sudah cukup berat, dan kami tidak menerima tunjangan kinerja sama sekali. Kalau gaji dikurangi juga, tentu sangat memberatkan,” ujar Asep saat dihubungi, Kamis (16/10/2025).
Meski demikian, ia tetap optimistis pemerintahan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Chandra akan mampu mengambil langkah strategis dalam menghadapi tekanan fiskal daerah.
“Saya yakin Pak Wali dan Pak Wakil sudah menyiapkan solusi agar semua tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menegaskan bahwa pemotongan dana TKD memang memengaruhi postur anggaran daerah. Namun, kondisi itu tidak akan mengubah komitmen Pemkot dalam menjalankan tiga program prioritas utama sebagaimana tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
“Spirit dari pemerintah pusat itu baik, yaitu ingin melihat APBD lebih berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat,” ujar Viman.
Tiga prioritas pembangunan yang akan tetap dijalankan meliputi peningkatan kualitas kesehatan, pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta pembangunan infrastruktur strategis di wilayah perkotaan dan perdesaan.
Viman menjelaskan, Kementerian Keuangan saat ini tengah mengevaluasi prioritas dan alokasi APBD di seluruh daerah agar porsi terbesar benar-benar diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Porsi besar harus diprioritaskan untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jangan sampai terserap lebih banyak untuk operasional, seremonial, atau perjalanan dinas,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan penyesuaian TKD ini tidak hanya terjadi di Tasikmalaya, tetapi juga dialami berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu, Pemkot Tasikmalaya tengah menyusun strategi efisiensi serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program pembangunan dan kesejahteraan pegawai tetap berjalan.
“Kami akan memaksimalkan PAD dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta provinsi. Saya yakin pusat akan memperhatikan kondisi fiskal daerah,” pungkasnya.
