Bupati Ciamis: RKPD 2027 Harus Realistis dan Berdampak Nyata

CIAMIS, NewsTasikmalaya.com — Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai bagian krusial dari tahapan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan yang berlangsung Selasa (27/1/2026) di Aula Adipati Angganaya Bapperida Kabupaten Ciamis itu dilaksanakan secara hybrid, melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor.

Forum ini dirancang untuk menjaring aspirasi, saran, dan masukan strategis dari berbagai pihak guna menyempurnakan Rancangan Awal RKPD 2027 agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Hadir secara langsung para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya. Sementara itu, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Ciamis mengikuti secara daring.

Dalam sambutan pembukaannya, Bupati Ciamis menegaskan bahwa FKP RKPD tidak boleh dijadikan sekadar kegiatan seremonial atau rutinitas tahunan. Ia menuntut kualitas perencanaan yang matang, terukur, dan realistis sejalan dengan kapasitas keuangan daerah.

“Forum ini jangan hanya menjadi kegiatan seremonial atau sekadar melaksanakan kewajiban. Perencanaan harus disusun secara sungguh-sungguh, terukur, dan realistis sesuai kemampuan daerah,” tegas Bupati.

Bupati juga mengingatkan bahwa APBD Kabupaten Ciamis telah direncanakan dan disepakati bersama DPRD, sehingga penyusunan RKPD wajib diselaraskan dengan kondisi fiskal. Ia meminta perangkat daerah tidak menyusun program yang terlalu muluk, melainkan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, dengan memilah tegas program wajib dan prioritas.

Lebih jauh, Bupati menekankan pentingnya orientasi hasil. Perencanaan harus berujung pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, aspirasi publik yang dihimpun melalui forum ini harus menjadi fondasi kebijakan pembangunan tahun mendatang.

Di tengah keterbatasan fiskal, ia mendorong OPD bersikap proaktif mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat dan kementerian yang linier dengan tugas dan fungsi masing-masing, tanpa mengabaikan sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan program prioritas nasional.

“Di tengah keterbatasan keuangan daerah, seluruh perangkat daerah harus mampu menyusun perencanaan yang realistis dan proaktif mencari peluang pendanaan agar pembangunan daerah tetap berjalan dan selaras dengan program provinsi dan nasional,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, H. Nanang Permana, MH, menilai FKP RKPD sebagai forum strategis dalam siklus perencanaan. Ia menegaskan RKPD 2027 harus konsisten dengan RPJMD 2025–2029 dan realistis terhadap kemampuan keuangan daerah.

“RKPD Tahun 2027 harus menjadi instrumen strategis untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah, bukan sekadar dokumen administratif,” kata Nanang.

DPRD berkomitmen mengawal hasil FKP agar aspirasi masyarakat terakomodasi secara proporsional dan substantif dalam penyempurnaan RKPD 2027.

Forum ini diharapkan menghasilkan kesepakatan program prioritas yang terukur, realistis, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Ciamis serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.