Disarankan:
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa roda pembangunan di Provinsi Jawa Barat tidak akan berhenti meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal dan defisit anggaran yang cukup berat.
BANDUNG, NewsTasikmalaya.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa roda pembangunan di Provinsi Jawa Barat tidak akan berhenti meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal dan defisit anggaran yang cukup berat.
Dilansir dari laman jabarprov.go.id, Rabu (31/12/2025). Komitmen tersebut disampaikan Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM usai menghadiri Rapat Evaluasi Pembangunan Tahun 2025 yang digelar di Gedung Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Kota Bandung, Selasa (30/12/2025).
KDM mengungkapkan bahwa kondisi keuangan Jawa Barat saat ini berada dalam situasi menantang. Beban utang daerah yang tinggi, ditambah dengan penurunan pendapatan, menjadi faktor utama terjadinya tekanan anggaran.
Penurunan pendapatan tersebut, kata KDM, sangat dipengaruhi oleh melemahnya sektor industri otomotif. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penerimaan daerah, khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Kita melihat secara nyata bagaimana sektor otomotif, baik motor maupun mobil, mengalami perlambatan. Sementara di sisi lain, kebutuhan anggaran pembangunan justru meningkat. Dari situ, defisit anggaran tidak bisa dihindari,” ujar KDM.
Pembangunan Tidak Boleh Terhenti
Meski dihadapkan pada situasi fiskal yang ketat, KDM menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mundur dari agenda pembangunan. Ia memastikan pemerintah daerah bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi kondisi tersebut.
Memasuki tahun anggaran 2026, Pemprov Jabar tetap memfokuskan pembangunan pada sektor infrastruktur strategis. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sejumlah proyek besar yang akan dilanjutkan maupun direalisasikan meliputi penyelesaian Penerangan Jalan Umum (PJU) terintegrasi di berbagai daerah, pembangunan jembatan besar di Kabupaten Karawang serta kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, hingga pembangunan flyover Bulak Kapal di Kota Bekasi.
Selain itu, pemerintah provinsi juga merencanakan pembangunan jalur Puncak Dua, underpass di Kota Cimahi, serta pembebasan lahan untuk pembangunan jalan terusan di kawasan Padalarang. Proyek-proyek tersebut ditujukan untuk mengatasi kemacetan kronis dan meningkatkan kelancaran mobilitas warga.
“Ini proyek-proyek besar dan strategis. Kami optimistis seluruhnya bisa direalisasikan secara bertahap,” kata KDM.
Tak hanya pembangunan fisik, KDM menegaskan penataan ruang akan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai awal 2026. Ia menilai berbagai persoalan lingkungan, termasuk banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah, tidak lepas dari persoalan tata ruang yang tidak konsisten.
“Ada kesalahan mendasar dalam tata ruang. Ini sedang kami benahi dan akan dibahas secara menyeluruh mulai Januari untuk seluruh wilayah Jawa Barat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, KDM juga menegaskan sikap tegas pemerintah provinsi terkait larangan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Jawa Barat.
Menurutnya, kondisi geografis Jabar yang terbatas tidak sesuai untuk komoditas sawit yang membutuhkan lahan sangat luas dan berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan serta ketersediaan air.
“Jawa Barat lebih cocok dikembangkan untuk komoditas seperti teh, karet, kina, dan kopi,” ujarnya.
Imbauan Sambut Malam Tahun Baru
Menutup keterangannya, Gubernur Dedi Mulyadi mengimbau masyarakat Jawa Barat agar menyambut malam pergantian tahun dengan cara yang lebih sederhana dan bermakna.
Ia meminta warga menghindari pesta kembang api secara berlebihan dan lebih mengutamakan kegiatan positif, seperti doa bersama serta hiburan yang tertib dan aman di lingkungan masing-masing.
