Disabilitas dan Karya: Kota Tasikmalaya Dorong Implementasi Penuh UU untuk Kesempatan Kerja yang Adil

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com — Gedung Juang di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kota Tasikmalaya, Kamis (11/12/2025), berubah menjadi kanvas optimisme. Bukan sekadar perayaan rutin, peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) tahun ini menjadi sebuah deklarasi hangat tentang kesetaraan, karya, dan komitmen inklusif yang melibatkan ratusan penyandang disabilitas, komunitas, hingga jajaran pemerintah kota.

Suasana pagi itu dihangatkan oleh gelaran pameran yang memukau. Sebanyak 256 utusan resmi, mewakili lebih dari 2.200 penyandang disabilitas yang terdata di kota ini, tampil percaya diri. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Beragam karya dipamerkan, mulai dari aksesoris kerajinan tangan yang detail, lukisan yang kaya emosi, karya kriya, hingga aneka produk kuliner yang menggugah selera.

Pameran ini menjadi bukti visual yang menampar stigma: Ketika kesempatan dibuka, kreativitas penyandang disabilitas mampu berdiri sejajar dengan warga manapun.

Namun, sorotan lampu panggung pameran tak mampu menyembunyikan realitas pelik di sektor lain, terutama dunia kerja. Penyandang disabilitas dihadapkan pada beban ganda: akses dan kesempatan kerja yang masih minim, berpadu dengan kuatnya tembok stigma sosial. Hambatan ini diperparah oleh fasilitas pelatihan dan pendidikan vokasi yang belum merata.

Padahal, secara hukum, amanat sudah jelas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan pemerintah dan sektor swasta menyediakan kesempatan kerja yang setara dan berkeadilan.

Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Budy Rachman, menegaskan bahwa momen HDI harus disikapi sebagai "gerak nyata, bukan sekadar agenda tahunan."

“Membentuk masyarakat yang ramah disabilitas bukanlah pekerjaan sehari. Tetapi langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita pada kota yang inklusif dan setara,” ujar Budy.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi triple helix, di antaranya pemerintah, komunitas, dan masyarakat luas, adalah kunci penentu kualitas Kota Tasikmalaya sebagai 'Kota Inklusi.'

“Ini bukan hanya peringatan, tetapi momentum untuk memperbaiki kota dan, yang paling utama, memperbaiki cara kita memanusiakan manusia,” ucapnya.

Senada dengan Dinsos, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, dr. Uus Supangat, menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari arus utama pembangunan kota.

“Hari ini adalah momentum untuk memastikan kawan-kawan disabilitas bisa setara dan berkarya maksimal. Ini bukan hanya cita-cita, tetapi bagian dari tujuan pembangunan Kota Tasikmalaya,” tuturnya.

Ia mencontohkan program pelatihan seni, kewirausahaan, dan vokasi yang telah sukses membuktikan bahwa penyandang disabilitas mampu bersaing dan berdaya ketika diberi ruang.

Saat ini, pemerintah tengah memperluas langkah-langkah teknis yang lebih konkret. Salah satunya adalah pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga kesehatan di puskesmas, memastikan layanan dasar tidak lagi terhambat oleh masalah komunikasi.

Namun, semua upaya ini tetap membutuhkan dukungan nyata, terutama implementasi penuh UU No. 8 Tahun 2016 di sektor swasta. Tanpa peran aktif dari perusahaan dan institusi, risiko penyandang disabilitas tersisih dari dunia kerja akan terus ada. Dorongan kuat diberikan kepada semua pihak untuk meniadakan hambatan diskriminatif dan menyediakan ruang kerja yang layak.

Budy Rachman menutup perayaan dengan sebuah optimisme yang menjadi harapan bagi seluruh warga. “Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari langkah panjang menuju Kota Tasikmalaya yang inklusif, setara, dan memberi ruang bagi semua warganya untuk berkarya,” tutupnya.