Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya Minta Evaluasi Kontraktor Proyek Rumah Dinas Wali Kota

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syam, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya untuk mengevaluasi portofolio perusahaan konstruksi yang menjadi mitra kerja pemerintah daerah.

Permintaan tersebut menyusul keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah dinas Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, yang dinilai mencerminkan lemahnya seleksi dan pengawasan terhadap penyedia jasa konstruksi.

“Ini harus menjadi catatan penting bagi dinas terkait untuk mengevaluasi portofolio perusahaan pembangunan, mulai dari sistem kerja, kekuatan finansial atau modal, hingga man power atau sumber daya manusia. Apakah dari identifikasi tersebut perusahaan memang layak atau tidak dijadikan mitra permanen,” ujar Asep Endang M. Syam, Senin (5/1/2026) malam.

Selain itu, Asep juga mempertanyakan efektivitas pengawasan internal dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ia menilai pengawasan yang dilakukan selama ini cenderung bersifat formalitas dan belum berjalan optimal.

“Sisi pengawasan internal di setiap proyek terkesan tidak efektif dan hanya formalitas. Ini perlu dioptimalkan agar kejadian keterlambatan pembangunan tidak terus berulang di tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.

Tak hanya itu, Asep turut menyoroti sikap tidak profesional dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, sejumlah kebijakan kerap diambil bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan demi kepentingan pencitraan.

“Hendaknya bersikap profesional. Seperti pengadaan tiga unit mobil dinas Innova Zenix yang sempat digembar-gemborkan untuk menfasilitasi Ketua PKK, Ketua DWP ASN, dan Sekda. Sempat ditolak demi pencitraan, tetapi faktanya berdasarkan informasi yang berkembang, mobil tersebut kini digunakan oleh ketiganya,” tuturnya.

Asep menekankan pentingnya kejujuran dalam kepemimpinan dan meminta agar pejabat publik tidak mengedepankan pencitraan semata.

“Saya hanya merasa iba saja. Kasihan wali kota sampai saat ini belum memiliki rumah dinas yang layak,” ucapnya.

Ia pun mendesak agar proyek pembangunan rumah dinas Wali Kota Tasikmalaya yang belum rampung tersebut diinvestigasi lebih lanjut, khususnya terkait legalitas dan kapasitas perusahaan pelaksana.

“Kami berharap pengusaha konstruksi itu harus berdasar pada kualifikasi dan reputasi yang jelas, bukan hanya karena faktor koneksi semata,” pungkasnya.