Disarankan:
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tasikmalaya menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Raperda APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna ke-2 di Gedung DPRD, Jumat (12/9/2025).
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tasikmalaya menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Raperda APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna ke-2 di Gedung DPRD, Jumat (12/9/2025).
Ketua Fraksi PKB, Asep Endang M. Syams, menekankan bahwa penyusunan APBD harus berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS dengan sinkronisasi target kinerja serta prioritas pembangunan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Ia juga menyoroti persoalan masyarakat, pentingnya pemulihan ekonomi, serta kewaspadaan atas ketidakpastian global dan politik nasional yang berpotensi memicu inflasi.
"Sinergi kebijakan pemerintah, DPRD, dan masyarakat kunci keberhasilan prioritas pembangunan," kata Asep.
Asep juga mempertanyakan target PDRB Tasikmalaya 2026 dan sektor usaha penyumbang terbesar. Menurutnya, pemerintah perlu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat.
"Jenis pelayanan publik yang diprioritaskan dan berkontribusi besar pada PAD?" ucapnya dengan nada bertanya.
Fraksi PKB turut menyoroti perlunya langkah konkret menekan kebocoran PAD melalui evaluasi periodik terhadap OPD. Asep menilai penting adanya sistem reward and punishment bagi OPD pengelola PAD dengan memanfaatkan digitalisasi. Ia juga meminta penjelasan terkait pos belanja bunga Rp300 juta dari total Rp1,599 triliun.
"Bunga apa yang dimaksud," tanyanya.
Dalam aspek belanja sosial, Fraksi PKB mendorong agar alokasi ditingkatkan dengan memanfaatkan serapan program pemerintah pusat dan provinsi, sekaligus meminta gambaran rinci penggunaan anggaran tersebut.
"Total belanja modal untuk sektor ekonomi berapa?" ucap Asep.
Fraksi PKB juga mengingatkan agar penyaluran hibah lebih selektif dengan mengutamakan penerima yang memberi manfaat langsung pada penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, mereka mendorong APBD lebih berpihak pada belanja produk UMKM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan angka kemiskinan.
"Raperda APBD 2026 perlu dibahas mendalam, intensif, komprehensif dengan kajian akademis agar asumsi makro-mikro lebih tepat," pungkasnya.
