Jajaki Kerja Sama dengan DKI Jakarta, Diky Candra Bidik Peluang Hibah Aset untuk Kota Tasikmalaya

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, melakukan kunjungan kerja ke DKI Jakarta untuk menjajaki peluang kerja sama antardaerah antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Kunjungan yang mengusung konsep “Jalan-jalan Pintar” tersebut menjadi bagian dari upaya Diky Candra mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Tasikmalaya melalui kolaborasi lintas wilayah.

“Iya betul tadi kita melakukan kunker ke Jakarta khususnya ke Pemprov DKI, dalam hal ini ke Dishub Jakarta,” kata Diky, Kamis malam.

Dalam kunjungan tersebut, Diky didampingi anggota DPD RI perwakilan Jawa Barat dan DKI Jakarta, yakni Alfiansyah Bustomi (Komeng) dan Irvan. Ia mengaku ingin menggali berbagai peluang kerja sama yang berpotensi dibawa dan diterapkan di Kota Tasikmalaya.

“Bang Komeng dan bang Irvan memiliki perhatian terhadap isu otonomo daerah dan kolaborasi antar-wilayah, jadi kita coba menggali peluang, seperti skema Goverment to Goverment, dan potensi hibah aset-aset milin Pemprov Jakarta kepada kota/kabupaten dan daerah mitra,” jelasnya.

Menurut Diky, dalam kunjungan tersebut ia juga terlibat diskusi intensif atau *brainstorming* dengan jajaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Beberapa topik yang dibahas di antaranya terkait Bus Sekolah, mobil derek, serta dukungan sarana transportasi lainnya.

“Untuk memastikan semuanya, secara spontan saya temui Sekda provinsi. Dan Alhamdulillah respon positif namun harus ada tindak lanjut kotas berupa permohonan dari kepala daerah (Wali Kota Tasik) kepada Gubernur DKI,” ungkapnya.

Diky menambahkan, skema kerja sama semacam ini sejatinya sudah lama diterapkan oleh daerah-daerah penyangga DKI Jakarta. Namun, Kota Tasikmalaya dinilai belum pernah secara serius menjajaki peluang tersebut.

“Lebih jauh, dikatakan Diky, apa yang saat kni terjadi terjadi sebetulnya sudah berjalan sejak lama, yang dilakukan oleh wilayah penopang DKI Jakarta,” ujarnya.

Ia menegaskan, apabila Wali Kota Tasikmalaya menyetujui langkah tersebut dan mendapat masukan dari Sekretaris Daerah serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), maka proses pengajuan resmi akan segera dilakukan.

“Sementara Kota Tasikmalaya belum pernah. Bila pimpinan ( wali kota) setuju dan ada masukan-masukan dari sekda dan jajaran OPD kotas maka surat permohonan segera dibuat untuk diajukan,” pungkasnya.