Ikuti Kami :

Disarankan:

Kebijakan Parkir Gratis Tanpa Karcis, Budayawan: Dishub Harus Kuat Sosialisasi dan Perlu Tangan Besi

Sabtu, 22 November 2025 | 16:54 WIB
Kebijakan Parkir Gratis Tanpa Karcis, Budayawan: Dishub Harus Kuat Sosialisasi dan Perlu Tangan Besi
Kebijakan Parkir Gratis Tanpa Karcis, Budayawan: Dishub Harus Kuat Sosialisasi dan Perlu Tangan Besi. Foto: Tian K.

Budayawan Tasikmalaya, Tatang Pahat, memberikan tanggapan terhadap kebijakan “Tanpa Karcis Bayar Gratis” yang diterapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya. Menurutnya, aturan tersebut harus diperkuat dengan sosialisasi luas serta penegakan yang konsisten agar berjalan efektif di lapangan.

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Budayawan Tasikmalaya, Tatang Pahat, memberikan tanggapan terhadap kebijakan “Tanpa Karcis Bayar Gratis” yang diterapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya. Menurutnya, aturan tersebut harus diperkuat dengan sosialisasi luas serta penegakan yang konsisten agar berjalan efektif di lapangan.

Tatang menilai kebijakan terkait parkir tidak dapat diselesaikan secara sepihak, sebab berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ia menekankan perlunya pendekatan komunikasi yang baik agar masyarakat memahami aturan yang diterapkan pemerintah.

“Kebijakan ini harus diimbangi dengan sosialisasi yang intens dan jangka panjang, karena persoalan parkir bukan hanya persoalan pendapatan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat secara umum,” ujarnya saat ditemui dalam sebuah acara di Hotel City, Sabtu (22/11/2025) siang.

Tatang juga menyoroti perlunya ketegasan pemerintah dalam penerapan aturan tersebut. Ia menilai penegakan hukum yang tidak konsisten hanya akan melemahkan tujuan kebijakan itu sendiri.

“Perlu ada ketegasan dan memang harus ada efek jera. Ketika aturan dibuat, jangan sampai pemerintah berhenti di tengah jalan,” katanya.

Selain itu, ia menilai sistem karcis parkir yang masih manual perlu segera ditingkatkan menjadi berbasis teknologi. Menurutnya, digitalisasi akan mengurangi celah penyimpangan serta memudahkan proses pengawasan.

“Di era modern seperti ini pemerintah harus melek teknologi. Teknologi itu tidak punya kepentingan dan bisa membantu menutup alasan-alasan tertentu seperti dalih kemiskinan atau kondisi sosial lain yang sering muncul dalam persoalan parkir,” tuturnya.

Tatang juga mempertanyakan apakah kebijakan tersebut murni untuk meningkatkan pendapatan daerah atau terdapat faktor lain di baliknya. Menurutnya, sektor parkir memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga rawan terjadi permainan.

“Apakah ada yang bermain? Wajar mempertanyakannya. Jika dihitung secara statistik, satu lokasi parkir dengan seribu kendaraan saja sudah menggambarkan potensi besar,” pungkasnya.

Dilarang menyalin atau menayangkan ulang isi artikel ini, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk konten media sosial komersial maupun media lainnya tanpa persetujuan redaksi NewsTasikmalaya.com.
Editor
Konten berikut adalah iklan platform MGID. Newstasikmalaya.com tidak terkait dengan materi konten ini.
Link Disalin
advertisement