Kota Banjar Gagal Dapat Bantuan Revitalisasi Sekolah, Disdikbud Disorot Publik

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Kota Banjar dipastikan tidak mendapatkan alokasi bantuan revitalisasi sekolah dasar (SD) dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025.

Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Banjar, Dedi Suardi, yang menyebut tidak ada satu pun SD di wilayahnya yang diusulkan dalam program tersebut.

“Sepengetahuan kami, program revitalisasi SD berakhir di Tahap 4 dengan terbitnya SK PPK Direktorat Sekolah Dasar tertanggal 28 Juli 2025,” kata Dedi, Rabu (5/11/2025).

Kabar ini memicu sorotan tajam dari publik, terutama karena sejumlah SD di Banjar diketahui mengalami kerusakan bangunan yang dinilai mengganggu proses belajar mengajar.

Menurut Dedi, keterlambatan pengajuan usulan terjadi lantaran akun revitalisasi untuk jenjang SD dan SMP belum rampung dibuat saat masa pengusulan berlangsung. Namun, penjelasan tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan.

Publik mempertanyakan mengapa proses administratif seperti pembuatan akun tidak dilakukan lebih awal, mengingat jadwal program sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Kondisi ini memunculkan dua dugaan: apakah semua SD di Banjar sudah layak, atau justru terjadi kelambanan birokrasi di Disdikbud. Dedi menegaskan, dugaan pertama tidak benar.

“Tidak semua ruang kelas SD di Kota Banjar dalam kondisi baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya kini tengah memverifikasi 46 SD untuk pengusulan revitalisasi tahun 2026. Proses tersebut, kata Dedi, akan dikawal langsung oleh Wali Kota Banjar.

“Sejak Agustus kami bekerjasama dengan Dinas PUPR untuk membantu sekolah membuat Analisis Kerusakan Bangunan sebagai syarat awal pengusulan,” jelasnya.

Beberapa sekolah yang kondisinya memprihatinkan antara lain SD Purwaharja 2 dan SD Karangpanimbal. Keduanya tidak masuk daftar usulan tahun 2025, SD Purwaharja 2 baru diverifikasi untuk 2026, sementara SD Karangpanimbal belum memiliki analisis kerusakan bangunan dari Dinas PUPR.

Situasi ini menuai kritik dari pengamat kebijakan publik Kota Banjar, Andi Maulana. Ia menilai ketiadaan usulan tahun ini merupakan bukti lemahnya perencanaan dan inisiatif Disdikbud.

“Proses revitalisasi bukan sekadar urusan administrasi, ini soal keselamatan siswa dan masa depan generasi bangsa,” tegas Andi.

Ia juga menyoroti ironi di balik persoalan tersebut. “Di tengah keterbatasan APBD Banjar yang termasuk salah satu terendah di Jawa Barat, justru peluang bantuan pusat tidak dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, anak-anak di SD Purwaharja 2, SD Karangpanimbal, dan puluhan SD lainnya masih harus belajar di ruang kelas yang jauh dari kata layak.

“Apakah proses revitalisasi harus menunggu instruksi wali kota dulu? Di mana peran proaktif Dinas Pendidikan sebagai leading sector?” kritik Andi.