Mahasiswa PMII Nilai Janji Kampanye Banjar Berdaya Gagal Direalisasikan

BANJAR, NewsTasikmalaya.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Banjar, Rabu (29/10/2025).

Dalam aksinya, massa menyoroti kinerja pemerintahan Wali Kota Banjar Sudarsono dan Wakil Wali Kota Supriana, yang dinilai belum menepati janji kampanye bertajuk “Banjar Berdaya.”

Aksi dimulai sejak pagi dan dipimpin langsung oleh Ketua PMII Kota Banjar, Muhammad Abdul Wahid. Dalam orasinya, Wahid menyebut bahwa slogan Banjar Berdaya tidak mencerminkan realitas kehidupan masyarakat Banjar yang masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi.

“Janji pemerintah sejauh ini hanya sebatas slogan. Faktanya, masyarakat masih kesulitan mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang layak,” ujar Wahid saat berorasi.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Banjar. Mereka mendesak peningkatan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD, perluasan akses layanan kesehatan yang setara dan terjangkau, serta dorongan terhadap penciptaan lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran.

Selain itu, PMII juga menuntut perbaikan sistem birokrasi berbasis merit system dan penguatan peran DPRD Kota Banjar dalam mengawasi jalannya program pembangunan agar berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kami juga menyoroti stagnasi pembangunan yang diduga terjadi karena adanya praktik penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah oknum. Kami tegaskan, jangan takut menghadapi mereka! PMII siap menjadi garda terdepan dalam mengawal perubahan di Kota Banjar,” tambah Wahid dengan lantang.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi mahasiswa sempat diwarnai ketegangan kecil antara peserta demonstrasi dan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Namun, situasi tetap kondusif dan unjuk rasa berlangsung tertib hingga siang hari.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Banjar belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh PMII.