Disarankan:
Pemerintah Kota Tasikmalaya akhirnya angkat bicara terkait polemik pembongkaran sejumlah bangunan liar yang berdiri di atas Saluran Irigasi Cimulu.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah Kota Tasikmalaya akhirnya angkat bicara terkait polemik pembongkaran sejumlah bangunan liar yang berdiri di atas Saluran Irigasi Cimulu.
Meskipun menyadari dampaknya terhadap pelaku usaha, Pemkot menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka normalisasi aliran irigasi.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra, menyampaikan bahwa pihaknya sebenarnya telah mengajukan permohonan kepada Pemprov Jawa Barat agar memberikan kelonggaran waktu bagi para pelaku usaha yang terdampak untuk mencari solusi. Namun, karena regulasi yang ada, pembongkaran tetap harus dilakukan demi penegakan aturan.
“Saya sempat datang langsung ke lokasi dan meminta agar diberi waktu untuk mencari solusi. Tapi Pemprov punya aturan dan kebijakan yang harus ditegakkan. Kami, sebagai pemerintah kota, juga harus mendukungnya,” ujar Diky kepada wartawan, Senin (28/7/2025).
Menurut Diky, pembongkaran bangunan yang berada di sempadan irigasi Cimulu menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, tindakan ini diperlukan demi kelancaran sistem irigasi dan pengendalian banjir, namun di sisi lain juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha di area tersebut.
“Tidak bisa dipungkiri, pembongkaran bangunan ini berpengaruh terhadap pelaku usaha dan perekonomian lokal. Tapi secara hukum, bangunan tersebut memang melanggar,” jelasnya.
Diky menambahkan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk saat ini belum merencanakan tindakan serupa di lokasi lain, karena fokus pemerintah lebih diarahkan pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pascapandemi.
“Untuk saat ini, kami lebih memilih mengalokasikan anggaran pada program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat dibanding pembongkaran bangunan yang juga membutuhkan anggaran besar,” pungkasnya.
Meski tidak mudah, Pemkot Tasikmalaya mencoba mengambil posisi yang seimbang dalam persoalan pembongkaran bangunan di atas saluran irigasi Cimulu. Dukungan terhadap kebijakan Pemprov Jawa Barat tetap diberikan, namun dengan tetap memperhatikan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Langkah ke depan akan difokuskan pada pemulihan ekonomi warga dan pencarian solusi konstruktif bagi semua pihak.
