Disarankan:
Pemerintah Kota Tasikmalaya menegaskan tidak akan mengajukan pinjaman daerah sebagai langkah menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah Kota Tasikmalaya menegaskan tidak akan mengajukan pinjaman daerah sebagai langkah menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.
Kebijakan ini diambil di tengah tren sejumlah pemerintah daerah yang memilih skema pinjaman untuk membiayai pembangunan. Namun, Pemkot Tasikmalaya memilih strategi berbeda dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyatakan bahwa keputusan tersebut bukan karena ketidakmampuan, melainkan bagian dari strategi fiskal yang terukur.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin membebani anggaran di masa mendatang dengan cicilan utang yang justru berpotensi merugikan masyarakat.
“Ini merupakan bagian dari strategi tata kelola keuangan yang disesuaikan dengan dinamika global, nasional, hingga daerah. Termasuk juga keputusan terkait kebijakan anggaran seperti THR dan tunjangan,” ujar Viman di Bale Kota, Senin (30/3/2026).
Ia menjelaskan, pada tiga bulan awal tahun anggaran, transfer dari pemerintah pusat belum sepenuhnya masuk. Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terus bergerak dan menjadi penopang keuangan daerah.
Viman menegaskan, Pemkot Tasikmalaya tidak akan mengambil pinjaman untuk kebutuhan yang tidak prioritas. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan keuangan tetap sehat dan terukur.
“Strategi yang diajukan TAPD terkait tata kelola keuangan sudah tepat. Saat ini kita belum perlu melakukan pinjaman karena masih mampu, dan ke depan lebih fokus pada pembangunan serta optimalisasi PAD,” ungkapnya.
Ia juga mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah kepala daerah yang telah mengajukan pinjaman. Dari hasil komunikasi tersebut, terdapat tantangan dalam pembayaran bunga dan cicilan yang harus ditanggung pemerintah daerah.
“Saya bukan anti pinjaman, tetapi harus terukur. Ada konsekuensi efisiensi dan beban bunga yang perlu diperhitungkan secara matang,” jelasnya.
Ke depan, Pemkot Tasikmalaya menargetkan struktur belanja pegawai dapat ditekan hingga kisaran 30 persen pada tahun 2027. Selain itu, pemerintah juga berupaya menghindari tunda bayar guna menjaga defisit anggaran tetap terkendali.
Viman menambahkan, evaluasi kinerja keuangan daerah akan terus dilakukan, termasuk melalui laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat sebagai dasar penilaian kinerja daerah.
“Laporan kinerja ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam melihat performa daerah, termasuk dalam penyaluran anggaran ke depan,” pungkasnya.
