Ikuti Kami :

Disarankan:

Posnu Kota Banjar Soroti Ketimpangan Anggaran, Desak Perbaikan Jalan Jadi Prioritas

Selasa, 19 Agustus 2025 | 17:45 WIB
Posnu Kota Banjar Soroti Ketimpangan Anggaran, Desak Perbaikan Jalan Jadi Prioritas
Posnu Kota Banjar Soroti Ketimpangan Anggaran, Desak Perbaikan Jalan Jadi Prioritas. Foto: NewsTasikmalaya.com/Martin.

Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar, Jawa Barat, menyoroti ketimpangan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai lebih mengutamakan pengadaan alat kantor dibandingkan perbaikan infrastruktur jalan.

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar, Jawa Barat, menyoroti ketimpangan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai lebih mengutamakan pengadaan alat kantor dibandingkan perbaikan infrastruktur jalan.

“Pemeliharaan jalan hanya dialokasikan Rp5 miliar, sementara layanan jasa mencapai Rp3,5 miliar. Ini ketidakseimbangan yang serius,” kata Pembina Posnu Banjar, Muhlison, usai audiensi di Dinas PUTR Kota Banjar, Selasa (19/8/2025).

Muhlison menyebutkan, sejumlah jalan di Kota Banjar mengalami kerusakan parah, seperti di Desa Rejasari, Blok Cikawung, dan Neglasari. Untuk itu, pihaknya mendesak agar APBD Perubahan memprioritaskan pemeliharaan jalan, tanpa bergantung terus-menerus pada Bantuan Keuangan (Bankeu).

"Kami berharap pemerintah ini bisa memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Terus jangan tergantung terus pada Bankeu, bisa dengan efisiensi dan penarikan anggaran-anggaran yang dinilai kurang prioritas di OPD-OPD," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas PUTR Kota Banjar, Fauzi Effendi, mengakui keterbatasan anggaran, namun tetap optimis dapat mengupayakan solusi. Ia menyebut ada peluang pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana bagi hasil provinsi.

"Jika ada tambahan anggaran, kami akan maksimalkan untuk perbaikan,” ujar Fauzi.

Kepala Bidang Bina Marga, Harun Alrasyid, menambahkan, penanganan jalan sementara ini difokuskan pada wilayah Langensari sesuai dengan kemampuan anggaran. Ia juga menjelaskan, belum ada nomenklatur khusus yang memungkinkan penggunaan dana opini pajak untuk pemeliharaan jalan.

Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Banjar per 22 Mei 2025 (hasil survei Oktober–Desember 2024), total jalan rusak di Banjar mencapai 57,088 kilometer atau 22,5 persen dari panjang jalan 253,086 kilometer. Dari jumlah tersebut, 32,030 kilometer berstatus rusak ringan, sementara 25,058 kilometer rusak berat.

Di sisi lain, melalui sebuah video yang beredar di media sosial, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Wali Kota Banjar, H. Sudarsono, berkomitmen menuntaskan persoalan jalan rusak di Banjar dalam waktu tiga tahun.

"Pokokna dijamin 3 tahun jalan di Banjar lecir (mulus),” pungkasnya.

Dilarang menyalin atau menayangkan ulang isi artikel ini, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk konten media sosial komersial maupun media lainnya tanpa persetujuan redaksi NewsTasikmalaya.com.
Editor
Konten berikut adalah iklan platform MGID. Newstasikmalaya.com tidak terkait dengan materi konten ini.
Link Disalin
advertisement