Disarankan:
Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di dua titik berbeda di Kota Tasikmalaya pada Jumat (29/8/2025) sore. Aksi yang berlangsung di depan Mapolres Tasikmalaya Kota dan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya tersebut berakhir ricuh.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di dua titik berbeda di Kota Tasikmalaya pada Jumat (29/8/2025) sore. Aksi yang berlangsung di depan Mapolres Tasikmalaya Kota dan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya tersebut berakhir ricuh.
Kericuhan pertama pecah di depan Mapolres Tasikmalaya Kota. Massa berpakaian serba hitam berorasi dari atas mobil bak terbuka. Situasi tak terkendali saat massa melempar botol, batu, dan papan ke arah aparat kepolisian. Seorang anggota polisi mengalami luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Massa juga melakukan vandalisme pada tembok Mapolres.
Setelah itu, massa aksi yang menamakan diri "Rakyat Ingin Revolusi" bergerak ke Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Mereka mendobrak pagar, merusak pos satpam, kaca, dan sejumlah fasilitas gedung.
Bahkan, massa berhasil masuk ke ruang rapat paripurna dan merusak berbagai fasilitas di dalamnya. Kaca pecah, tembok dipenuhi coretan, hingga pot bunga dan taman dirusak. Lemparan botol dan benda lainnya juga diarahkan ke aparat, memicu kepanikan. Dalam kericuhan tersebut, seorang peserta aksi dilaporkan terluka akibat lemparan.
Korlap aksi, Muhammad Kahar Dwitama, menyebut unjuk rasa di Polres dipicu oleh kematian seorang driver ojol yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di DPR RI, Jakarta.
"Apapun alasannya saya tetap tidak setuju dengan hal itu, yang melindas driver ojol oleh rantis oknum Brimob," kata Kahar di DPRD Kota Tasikmalaya.
Ia menegaskan, kejadian itu bukan kecelakaan biasa melainkan tindakan yang dianggap sengaja. Massa menuntut keadilan dan transparansi dalam penyelidikan kasus tersebut.
Selain itu, aksi di DPRD juga membawa isu kenaikan gaji DPR RI yang disebut mencapai Rp3 juta per hari.
"Dan mungkin kenapa kita beralih ke DPRD, karena kita ingin melanjutkan perjuangan apa yang sudah diperjuangkan oleh korban. Korban saat itu memperjuangkan mengenai isu kenaikan gaji DPR yang menyentuh Rp 3 juta per hari," tegasnya.
Kahar menambahkan, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. Ia juga menyoroti absennya anggota DPRD dalam aksi tersebut.
"Ketidakhadiran anggota dewan, ini merupakan bentuk ketakutan dan juga merupakan bentuk perintah, ketika memang ada massa di DPR RI pun diperintahkan untuk WFH, sehingga massa aksi kecewa, dengan tidak adanya anggota dewan," pungkasnya.
