Disarankan:
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, pada Jumat (31/10/2025), melantik sebanyak 192 pejabat yang terdiri dari eselon II, III, dan IV. Rotasi serta mutasi besar-besaran ini menjadi langkah signifikan di masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Diky Candra, dengan tujuan melakukan penyegaran di tubuh pemerintahan.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, pada Jumat (31/10/2025), melantik sebanyak 192 pejabat yang terdiri dari eselon II, III, dan IV. Rotasi serta mutasi besar-besaran ini menjadi langkah signifikan di masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Diky Candra, dengan tujuan melakukan penyegaran di tubuh pemerintahan.
Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan gejolak di internal Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dikabarkan kecewa dengan proses rotasi dan mutasi yang dinilai tidak transparan. Beberapa pengangkatan pejabat baru disebut-sebut tidak sesuai dengan latar belakang serta kompetensi jabatan yang dibutuhkan.
"Tak sedikit yang mempertanyakan dasar penilaiannya seperti apa. Bahkan ada juga yang berprestasi dan kompetensinya bagus, justru malah tergeser," kata salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya kepada awak media, Selasa (4/11/2025).
ASN lainnya juga menilai proses promosi jabatan kali ini sarat kepentingan. Ia menyebut ada ASN yang memiliki rekam jejak baik justru tergeser, sedangkan pejabat yang dinilai kurang berprestasi malah mendapatkan promosi.
"Yang tidak suka bekerja, absennya bolong-bolong malah dipromosikan. Kaya ada pusingnya di bab ini mah," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syams, meminta agar langkah reformasi birokrasi melalui sistem meritokrasi yang dijalankan Pemkot dikaji ulang agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan ASN maupun masyarakat.
Asep menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam. Menurutnya, banyak aduan telah diterima terkait pelantikan serta rotasi-mutasi pejabat yang dilakukan Pemkot Tasikmalaya.
"Dan semua mengarah pada persoalan objektivitas serta transparansi. Ini harus segera diluruskan," tegas Asep saat ditemui di wilayah Kecamatan Tawang, Selasa sore.
Ia juga meminta agar aplikasi Mata Resik dan e-Kinerja, yang menjadi dasar penilaian ASN, dibuka bagi pihak berwenang dalam pengawasan, bahkan bila perlu dapat diakses publik. "Kompetensi dan integritas yang menjadi syarat tidak boleh diukur hanya dari kedekatan dengan atasan atau lingkaran tertentu," bebernya.
Asep menilai kegaduhan yang terjadi saat ini berpotensi menimbulkan polarisasi di kalangan ASN. Ia juga mencium adanya indikasi ketidakharmonisan di antara pimpinan lembaga eksekutif yang dapat mengancam stabilitas organisasi pemerintahan.
"Jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya efektivitas kebijakan yang terganggu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah bisa runtuh secara perlahan," ujarnya.
Sebagai Sekretaris Komisi I DPRD, Asep mendorong agar Pemkot Tasikmalaya memperkuat komunikasi internal, membangun sinergi antarpimpinan, dan memastikan seluruh unsur pemerintahan berjalan dengan visi yang selaras dengan arah kebijakan kepala daerah.
