Sidak Menteri LH, Ciamis Raih Nilai Tertinggi Nasional Tata Kelola Sampah, Pasar Manis Jadi Sorotan

CIAMIS, NewsTasikmalaya.com - Kabupaten Ciamis kembali menegaskan posisinya sebagai daerah percontohan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Hal itu terungkap saat Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik strategis di wilayah Ciamis, Jawa Barat, Minggu (1/2/2026).

Sidak tersebut merupakan bagian dari verifikasi lapangan menjelang penetapan penghargaan Adipura. Dalam kunjungannya, Menteri Hanif meninjau kawasan permukiman warga di Kecamatan Ciamis dan Cijeungjing, Bank Sampah Induk, serta Pasar Manis Ciamis yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup selama satu tahun terakhir, Kabupaten Ciamis tercatat sebagai daerah dengan capaian tertinggi secara nasional dalam tata kelola persampahan. Dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, Ciamis menempati posisi teratas.

“Secara prinsipil, berdasarkan kerangka penilaian tata kelola sampah nasional, Kabupaten Ciamis saat ini menjadi satu-satunya daerah dengan nilai tertinggi,” ujar Hanif saat memberikan keterangan di Bank Sampah Induk Ciamis.

Ia menjelaskan bahwa capaian tersebut membuka peluang besar bagi Ciamis untuk memperoleh penghargaan Adipura sebagai daerah dengan pengelolaan kebersihan dan lingkungan terbaik. Meski demikian, Hanif menegaskan bahwa penilaian belum final dan masih memerlukan pengecekan menyeluruh di lapangan.

“Kami tetap harus melihat langsung kondisi di sudut-sudut kota dan kawasan permukiman. Masih ada beberapa hal yang perlu terus ditingkatkan,” katanya.

Menurut Hanif, keunggulan Ciamis terletak pada partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumbernya. Hampir di seluruh desa dan lingkungan warga, praktik pemilahan sampah telah menjadi kebiasaan.

“Bahkan di rumah-rumah yang sangat sederhana, masyarakat sudah memilah sampah. Ketika ditanya alasannya, jawabannya sederhana karena sampahnya bisa bernilai ekonomi,” ungkapnya.

Penilaian tata kelola sampah dilakukan secara komprehensif, mencakup pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dukungan anggaran, kualitas sumber daya manusia, serta keberadaan fasilitas seperti bank sampah dan TPS 3R. Hanif menyebut TPA Ciamis telah dikelola dengan baik sehingga memperoleh nilai tinggi.

Meski meraih apresiasi, Menteri LH juga mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Ia menemukan praktik pembakaran sampah serta pembuangan sampah ke sungai, khususnya untuk sampah dengan nilai ekonomis rendah.

“Masih ada sampah low value yang dibakar atau dibuang ke sungai. Ini menjadi tantangan bersama yang harus segera dibenahi,” tegasnya.

Sorotan khusus diarahkan kepada Pasar Manis Ciamis. Berdasarkan hasil pengecekan langsung, kawasan pasar tersebut dinilai belum memenuhi standar kebersihan sebagai kandidat penerima Adipura.

“Setelah saya masuk ke dalam pasar, kebersihannya masih kurang. Ini harus menjadi perhatian serius. Sistem pengelolaan kebersihan pasar harus diperbaiki dan berkelanjutan,” kata Hanif.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun daerah di Indonesia yang benar-benar paripurna dalam menyelesaikan persoalan sampah.

“Dengan jumlah penduduk 287 juta jiwa, belum ada kabupaten atau kota yang sepenuhnya bebas dari masalah sampah. Namun Ciamis bisa menjadi pemicu dan contoh nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengaku terkejut dengan kunjungan mendadak Menteri Lingkungan Hidup. Ia mengakui bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan, terutama dari sisi anggaran.

“Kami terus berupaya mewujudkan Ciamis sebagai daerah yang bersih, meski dengan keterbatasan anggaran. Untuk digitalisasi dan pengelolaan mesin pengolahan sampah, kami belum mampu,” ujar Herdiat.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah di Ciamis. Pemerintah daerah terus mengimbau warga untuk membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah.

“Kami sangat mengandalkan peran serta masyarakat. Tanpa partisipasi warga, pengelolaan sampah tidak akan berjalan optimal,” pungkasnya.