Disarankan:
Pemerintah Kota Tasikmalaya mengambil langkah tegas dengan tidak mengajukan pinjaman daerah sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal dalam jangka panjang.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah Kota Tasikmalaya mengambil langkah tegas dengan tidak mengajukan pinjaman daerah sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal dalam jangka panjang.
Kebijakan ini menjadi sorotan di tengah tren sejumlah pemerintah daerah yang memilih pembiayaan melalui utang demi mempercepat pembangunan. Namun, Pemkot Tasikmalaya justru memilih jalur berbeda dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadan menegaskan, bahwa keputusan tersebut bukan karena keterbatasan anggaran, melainkan strategi yang dirancang secara matang untuk menghindari risiko beban keuangan di masa depan.
Menurutnya, pinjaman daerah berpotensi menimbulkan kewajiban pembayaran cicilan dan bunga yang dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga berisiko mengurangi ruang fiskal untuk kepentingan masyarakat.
“Kami ingin memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan tidak terbebani utang di masa depan. Ini bagian dari strategi besar dalam merespons dinamika ekonomi global, nasional, hingga daerah,” ujar Viman di Bale Kota Tasikmalaya, Senin (30/3/2026).
Ia menjelaskan, pada triwulan pertama tahun anggaran berjalan, transfer dana dari pemerintah pusat belum sepenuhnya terealisasi. Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menunjukkan pergerakan yang cukup baik dan menjadi penopang utama keuangan daerah.
Viman menekankan, Pemkot Tasikmalaya akan lebih selektif dalam menentukan skala prioritas anggaran. Pinjaman hanya akan dipertimbangkan jika benar-benar diperlukan dan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan.
“Selama kemampuan fiskal masih mencukupi, kami memilih untuk tidak berutang. Fokus kami adalah memperkuat PAD serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah kepala daerah lain yang telah mengambil opsi pinjaman. Dari hasil komunikasi tersebut, diketahui bahwa kewajiban pembayaran bunga dan cicilan menjadi tantangan tersendiri bagi daerah.
Meski demikian, Viman menegaskan dirinya tidak sepenuhnya menolak skema pinjaman. Namun, setiap langkah harus melalui perhitungan yang matang agar tidak menimbulkan beban fiskal di kemudian hari.
Selain itu, Pemkot Tasikmalaya juga menargetkan efisiensi belanja pegawai. Pada tahun 2027 mendatang, proporsi belanja pegawai diharapkan dapat ditekan hingga kisaran 30 persen dari total anggaran.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan struktur APBD sekaligus menghindari potensi tunda bayar yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan daerah.
“Evaluasi kinerja keuangan terus kami lakukan, termasuk dalam penyusunan laporan ke pusat. Ini menjadi dasar dalam menilai performa daerah sekaligus menentukan alokasi anggaran ke depan,” pungkasnya.
