Disarankan:
Komisi II DPRD Kota Banjar, menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran maupun pemotongan dana transfer ke daerah. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPPD) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjar.
Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, mengakui adanya dampak signifikan dari kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat terhadap sejumlah program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur.
SelengkapnyaWali Kota Tasikmalaya terpilih, Viman Alfarizi Ramadan, menegaskan komitmennya untuk mengikuti kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat. Langkah ini sejalan dengan arahan yang berlaku di seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.
SelengkapnyaKebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden RI Prabowo mulai terasa di tingkat pemerintah daerah, tak terkecuali di Kota Tasikmalaya.
SelengkapnyaKepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar, Sunarto, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 tidak ada paket pelatihan kerja yang bersumber dari APBN. Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
Selengkapnya
