Komisi II DPRD Kota Banjar Pastikan Program Kesehatan Aman dari Efisiensi Anggaran

BANJAR, NewsTasikmalaya.com - Komisi II DPRD Kota Banjar, menegaskan bahwa sektor kesehatan tidak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran maupun pemotongan dana transfer ke daerah. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPPD) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjar.  

Anggota Komisi II, Ngadimin Purnama, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi program kerja tahun 2025 sekaligus mengantisipasi dampak pemotongan dana transfer pada 2026 terhadap program-program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  

Menurut Ngadimin, anggaran pelayanan kesehatan relatif aman karena adanya dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan demikian, layanan kesehatan seperti BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu tetap berjalan tanpa hambatan.  

“Untuk sektor kesehatan tidak begitu terganggu karena ada DAK. BPJS Kesehatan juga masih bisa tercover,” ujar Ngadimin, Kamis (22/1/2026).

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, Saefuddin, menambahkan hampir seluruh program kesehatan di daerah dibiayai oleh pemerintah pusat melalui DAK. Hal ini membuat pelayanan kesehatan tetap terjaga meski ada kebijakan efisiensi.  

Program yang dipastikan tidak terdampak antara lain program rujuk balik pasien, jaminan iuran PBI BPJS Kesehatan, serta skrining riwayat kesehatan yang berjalan bersamaan dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG).  

"Kalau efisiensi, kita hampir semua program dibiayai oleh pemerintah pusat melalui DAK. Jadi cenderung aman, sehingga pelayanan tidak begitu terkendala,” jelas Saefuddin.  

Dengan kepastian ini, masyarakat Kota Banjar diharapkan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal, meski pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran di sektor lain.