Ikuti Kami :

Disarankan:

Ratusan Warga Unjuk Rasa Tolak Hasil Pilkada 2024 di Depan Kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya

Jumat, 29 November 2024 | 17:56 WIB
Ratusan Warga Unjuk Rasa Tolak Hasil Pilkada 2024 di Depan Kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya
Ratusan Warga Unjuk Rasa Tolak Hasil Pilkada 2024 di Depan Kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya. Foto: NewsTasikmalaya.com/Tian K.

Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jumat (29/11/2024).

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jumat (29/11/2024).

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pilkada 2024, khususnya terkait praktik politik uang atau money politics.  

Ketua Aliansi Masyarakat Kota Tasikmalaya untuk Pemilu Bersih (Alimkatipu), Dani Sihab, menegaskan bahwa unjuk rasa ini bertujuan menuntut keadilan. Ia menyoroti dugaan pelanggaran serius yang mencederai demokrasi di Kota Tasikmalaya.  

"Kami menduga adanya pelanggaran berupa money politics yang melibatkan salah satu pasangan calon. Bukti-bukti sudah kami kumpulkan, termasuk rekaman video, voice note, hingga kesaksian langsung dari para korban. Nominal yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp100 ribu hingga Rp200 ribu," ujar Dani.  

Dani mendesak Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya bertindak tegas dalam menangkap dan menindak para pelaku pelanggaran pemilu. Menurutnya, praktik curang ini merusak demokrasi dan harus segera dihentikan.  

"Masyarakat tidak ingin demokrasi kita di Kota Tasikmalaya menjadi sakit karena pelanggaran ini. Kami siap menggelar aksi yang lebih besar jika pelanggaran ini tidak segera ditindak," tegasnya.  

Dani menambahkan bahwa aksi tersebut tidak mendukung atau membawa nama salah satu pasangan calon, melainkan murni memperjuangkan demokrasi yang bersih dan adil.  

"Ketika terjadi kecurangan, baik itu terkait pelanggaran kode etik, administrasi, atau hukum, maka itu adalah penghianatan terhadap demokrasi. Kami hadir di sini untuk menyuarakan aspirasi masyarakat," lanjutnya.  

Menanggapi aksi tersebut, Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Zaki Pratama Sauri, mengakui bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan selama masa tenang hingga pemungutan suara.  

"Kami sudah menerima informasi awal terkait dugaan pelanggaran, termasuk money politics. Informasi ini kami telusuri dan tindaklanjuti sesuai prosedur," ujar Zaki.  

Zaki menyebutkan bahwa laporan yang diterima berasal dari berbagai sumber, seperti hotline dan laporan langsung kepada komisioner Bawaslu.

Pihaknya juga telah mengumpulkan bukti berupa rekaman video, pesan suara, dan obrolan pesan singkat untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.  

"Temuan awal sudah kami dalami, dan saat ini proses investigasi masih berjalan. Kami berkomitmen untuk mengusut setiap dugaan pelanggaran, apa pun bentuknya," tambahnya.  

Namun, Zaki menolak memberikan detail terkait pasangan calon mana yang diduga terlibat dalam pelanggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa proses investigasi akan berjalan secara transparan dan sesuai dengan aturan hukum.  

 

Editor
Link Disalin