CIAMIS, NewsTasikmalaya.com – Bendungan Leuwikeris yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Agustus 2024 kini menghadapi ancaman serius akibat tumpukan sampah yang mengotori permukaan airnya. Bendungan yang terletak di Sungai Citanduy, di perbatasan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, kini membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan limbah.
Saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ciamis, Rabu (19/03/2025), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, meninjau langsung kondisi bendungan tersebut. Ia didampingi oleh Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana, serta anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan, dan sejumlah pejabat lainnya.
Dari atas spillway bekas Spot Manohara di Dusun Guha, Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing, Ciamis, Bima Arya menyaksikan langsung hamparan sampah yang mengotori permukaan air bendungan. Bahkan, sepanjang jalan menuju lokasi, tampak tumpukan sampah hasil evakuasi dari perairan bendungan.
Menurut Wamendagri, sampah yang menumpuk di Bendungan Leuwikeris dapat mengancam kelangsungan fungsi, ekosistem, serta estetika bendungan. Jika tidak segera ditangani, limbah ini berpotensi memperpendek usia operasional bendungan yang seharusnya menjadi sumber air irigasi bagi pertanian di wilayah sekitarnya.
Untuk itu, Bima Arya meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) turun tangan dalam memfasilitasi penanganan sampah secara lintas sektoral dan lintas daerah.
“Permasalahan ini tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, tetapi perlu kolaborasi dari berbagai instansi, baik di tingkat provinsi, kabupaten, hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy. Harus ada strategi jangka panjang dari hulu agar sampah tidak terus bermuara di bendungan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Bima Arya meminta Pemkab Ciamis, Pemkab Tasikmalaya, dan BBWS Citanduy untuk berkoordinasi dalam upaya mitigasi serta pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Selain menyoroti masalah sampah, Bima Arya juga menekankan pentingnya pemanfaatan optimal air Bendungan Leuwikeris untuk sektor pertanian. Ia meminta Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan, untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pangan guna memastikan pembangunan saluran irigasi yang memadai.
“Kita harus memastikan infrastruktur irigasi dari bendungan ini berjalan optimal agar bisa mendukung target swasembada pangan nasional,” tambahnya.
Dengan adanya upaya sinergis dari berbagai pihak, diharapkan Bendungan Leuwikeris dapat berfungsi maksimal tanpa terganggu oleh masalah sampah, sekaligus menjadi penopang ketahanan pangan di Jawa Barat.