Disarankan:
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Aslim, akhirnya angkat bicara mengenai tunjangan perumahan yang diterima pimpinan dewan, termasuk dirinya, senilai Rp29 juta lebih per bulan.
Pergantian pucuk pimpinan di Lanud Wiriadinata Tasikmalaya mendapat perhatian khusus dari Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Keduanya memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Letkol Pnb Taufik Agus Hidayat dan menyambut positif kehadiran Letkol Pnb AL Izar Inosanto, M.Han., sebagai Danlanud yang baru.
SelengkapnyaKetua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, menjadi salah satu dari 434 calon jemaah haji (CJH) asal Kota Tasikmalaya yang tergabung dalam Kloter 27 dan resmi diberangkatkan ke Embarkasi Bekasi, Jawa Barat, Rabu (14/5/2025) dini hari.
SelengkapnyaPergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kota Banjar, DRK, yang saat ini tengah menghadapi proses hukum atas dugaan korupsi, akan segera diproses setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
SelengkapnyaKepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar, Sri Haryanto, mengungkapkan bahwa jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan tunjangan dan biaya transportasi di lingkungan DPRD Kota Banjar berpotensi bertambah.
SelengkapnyaKetua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdhan Kalyubi, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi untuk pimpinan serta anggota DPRD Banjar periode 2017–2021.
SelengkapnyaKetua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdhan Kalyubi, resmi ditahan dan dibawa ke Lapas Kelas I Kebon Waru Bandung, Senin (21/4/2025). Penahanan dilakukan setelah Dadang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar periode 2017–2021.
SelengkapnyaKejaksaan Negeri Kota Banjar resmi menahan Ketua DPRD Kota Banjar, DRK, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi pada periode 2017 hingga 2021.
SelengkapnyaKejaksaan Negeri Kota Banjar resmi menahan Ketua DPRD Kota Banjar, DRK, Senin (21/4/2025), atas dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi selama periode 2017–2021.
Selengkapnya
