TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi memicu langkah efisiensi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, memutuskan untuk mengganti kendaraan dinas operasionalnya demi menekan pembengkakan anggaran operasional.
Keputusan ini diambil menyusul kenaikan signifikan pada beberapa jenis bahan bakar nonsubsidi. Saat ini, harga Pertamax Turbo menyentuh angka Rp19.400 per liter (naik Rp6.300), Dexlite menjadi Rp23.600 per liter (naik Rp9.400), dan Pertamina Dex melonjak ke posisi Rp23.900 per liter (naik Rp9.400).
Di sisi lain, harga BBM penugasan dan subsidi seperti Pertalite tetap di angka Rp10.000, Biosolar Subsidi Rp6.800, dan Pertamax Green Rp12.900 per liter.
Diky Candra mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan bagian umum Sekretariat Daerah untuk melakukan pergantian unit kendaraan. Ia berencana menukar mobil dinas jenis Mitsubishi Pajero yang selama ini digunakannya dengan unit yang lebih efisien.
"Ke depan saya akan memakai Toyota Innova Zenix. Itu jauh lebih irit. Saya sudah sampaikan usulan ini ke bagian umum," ujar Diky Candra, Senin (20/4/2026).
Saat ini, Diky masih menggunakan Mitsubishi Pajero hitam yang mengonsumsi bahan bakar Pertamina Dex. Dengan kenaikan harga Dex yang hampir mencapai Rp24.000, ia menilai biaya operasional harian akan membengkak drastis.
"Kalau pakai Pajero yang sekarang untuk sehari-hari, anggaran BBM dipastikan membengkak. Sementara itu, tidak mungkin ada penambahan anggaran di tengah jalan. Jadi solusinya adalah efisiensi," ucapnya.
Lebih lanjut, Diky mengusulkan agar mobil Pajero tersebut diistirahatkan atau masuk dalam daftar lelang aset daerah. Ia menegaskan bahwa pejabat publik tidak harus selalu tampil mewah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menuntut penghematan.
"Saya usulkan Pajero itu diistirahatkan atau dilelang saja, saya pakai mobil yang ada. Ini langkah pribadi untuk menyesuaikan kondisi efisiensi saat ini. Pejabat tidak harus selalu tampil mewah, yang penting fungsi operasionalnya berjalan dan anggaran bisa ditekan," tegas Diky.
Langkah Wakil Wali Kota ini diharapkan menjadi preseden bagi pejabat lain di lingkungan Pemkot Tasikmalaya untuk lebih peka terhadap penggunaan anggaran daerah di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan energi.