TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Polres Tasikmalaya Kota menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota) dalam rangka kesiapan pengamanan jelang Pilkada serentak 2024. Simulasi ini dilaksanakan di Terminal Tipe A Indihiang, Kota Tasikmalaya, pada Senin (26/8/2024) pagi.
Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat, TNI Kodim 0612/Tasikmalaya, Satpol PP, Dishub, Damkar, BPBD, serta instansi lainnya yang terlibat dalam pengamanan Pilkada.
Dalam skenario simulasi, diceritakan situasi tegang pada hari pencoblosan, di mana ada kelompok masyarakat yang meragukan kinerja petugas TPS.Situasi ini memicu aksi massa yang kemudian mendatangi KPU.
Petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Linmas segera mengamankan situasi. Namun, massa yang tidak puas kembali dengan jumlah lebih besar, memanaskan situasi hingga tak terkendali.
Polisi, dibantu TNI, mengerahkan pasukan Dalmas untuk mengendalikan massa. Setelah negosiasi tidak membuahkan hasil, petugas Brimob menggunakan mobil water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin tak terkendali.
Dalam akhir simulasi, tim Resmob Polres Tasikmalaya Kota berhasil menangkap dua orang yang melakukan penjarahan di sekitar TPS, dengan satu pelaku tewas tertembak.
Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Joko Sulistiono, menyatakan bahwa simulasi ini bertujuan untuk mengecek kesiapan petugas jika terjadi kerusuhan selama Pilkada serentak nanti.
"Simulasi ini menunjukkan kesiapan kami dalam menghadapi tahapan Pemilu, khususnya terkait pengamanan. Apa yang diperagakan tadi akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan," kata AKBP Joko Sulistiono.
Kapolres juga menambahkan bahwa seluruh personel Polres Tasikmalaya Kota siap menjalankan tugas pengamanan Pilkada. Untuk menjamin keamanan, Polres Tasikmalaya Kota berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan instansi terkait, serta menekankan pentingnya menjaga rasa aman meskipun pilihan politik bisa berbeda.
"Pilkada diatur secara konstitusi, dan warga berhak memilih. Tugas kami adalah untuk mengamankan proses tersebut, sehingga masyarakat dapat merasa aman," pungkasnya.