Disarankan:
Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama tidak semua Penerangan Jalan Umum (PJU) bisa diperbaiki setiap tahunnya. Akibatnya, ribuan titik PJU masih belum tertangani, meski kondisinya rusak dan dikeluhkan masyarakat.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama tidak semua Penerangan Jalan Umum (PJU) bisa diperbaiki setiap tahunnya. Akibatnya, ribuan titik PJU masih belum tertangani, meski kondisinya rusak dan dikeluhkan masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya, Asep Maman Permana, mengatakan bahwa pengadaan dan perbaikan PJU memang terus dilakukan, tetapi belum mampu mengimbangi jumlah PJU yang mengalami kerusakan dari tahun ke tahun.
"Sisa tiap tahun 1.300 sekian itu sisa, berarti itu sisa dari perbaikan. Kenapa sisa? Dikarenakan kalau seluruhnya diperbaiki itu tidak cukup anggarannya, sehingga tiap tahun menunda PJU yang perlu diperbaiki sekitar 1.300 sekian. Itu tahun 2024 PJU 1.300 yang tidak bisa diperbaiki," ujar Asep saat ditemui di Kecamatan Indihiang, Rabu (18/6/2025).
Salah satu titik yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah Jalan Mayor SL Tobing, yang kerap gelap dan rawan kecelakaan maupun tindak kejahatan jalanan. Menanggapi hal ini, Asep menjelaskan bahwa jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kebetulan Jalan SL Tobing itu jalan provinsi, kalau jalan provinsi yang bertanggung jawab ya adalah provinsi berkaitan masalah penerangan jalan. Kalau tingkat nasional seperti Jalan Moh Hatta itu tanggung jawabnya pemerintah pusat," jelasnya.
Meskipun begitu, Dishub Kota Tasikmalaya tetap berkomitmen menanggapi setiap keluhan masyarakat, termasuk PJU yang padam di jalan-jalan provinsi dan nasional. Pemkot aktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat untuk percepatan penanganan.
"Jelas, kalau ada pengaduan dari masyarakat berkaitan masalah lampu padam di jalan statusnya jalan provinsi atau nasional, secepatnya kami komunikasikan dan menginformasikan ke provinsi maupun pusat agar segera diperbaiki," bebernya.
Bahkan, menurut Asep, Kota Tasikmalaya mendapat alokasi perbaikan terbesar di Jawa Barat untuk PJU jalan provinsi tahun 2024, yakni sebanyak 600 titik.
"Membuktikan bahwa Pemkot, dalam hal ini Dishub, terus komunikasi dan koordinasi menginformasikan mengenai masalah PJU yang padam di Kota Tasikmalaya, khususnya di jalan provinsi," tegasnya.
Asep berharap masyarakat bisa memahami bahwa pengelolaan PJU terbagi berdasarkan status jalan, kota, provinsi, maupun nasional, dan semua pihak memiliki batasan anggaran serta kewenangan. Meski demikian, Pemkot Tasikmalaya akan terus berupaya maksimal agar kebutuhan penerangan jalan dapat terpenuhi demi keselamatan dan kenyamanan warga.
"Kalau masyarakat tidak tahu mana jalan provinsi, mana jalan nasional, mana jalan Pemkot, yang tahunya manakala ada PJU padam komplain saja. Tapi tidak bisa disalahkan masyarakat juga. Kita tetap akan berusaha semaksimal mungkin," tandasnya.
