Disarankan:
Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) menyuarakan tuntutan kepada pemerintah agar segera memulihkan kuota Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang sempat dipangkas secara drastis. Mereka menyoroti nasib para dosen, guru, dan pelaku budaya yang kini terjebak dalam situasi sulit akibat kebijakan tersebut.
JAKARTA, NewsTasikmalaya.com — Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) menyuarakan tuntutan kepada pemerintah agar segera memulihkan kuota Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang sempat dipangkas secara drastis. Mereka menyoroti nasib para dosen, guru, dan pelaku budaya yang kini terjebak dalam situasi sulit akibat kebijakan tersebut.
Seruan ini ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktistek), serta Kementerian Kebudayaan, agar segera menindaklanjuti pemenuhan kuota sesuai visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya komitmen untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Aliansi mengungkapkan bahwa ratusan dosen, guru, dan pelaku budaya yang telah dinyatakan lolos seleksi awal dan tengah menempuh studi S2 maupun S3 kini menghadapi ketidakpastian akibat kuota beasiswa yang dipotong. Dalam pengumuman Oktober 2024 lalu, hanya 194 peserta dinyatakan lolos dari sekitar 2.500 pendaftar. Sebagian besar dari mereka kini menjalani studi dengan biaya pribadi, tanpa dukungan beasiswa seperti yang dijanjikan.
“Banyak yang sudah memulai perkuliahan sejak semester ganjil 2024 dengan status mandiri, berharap ada pemulihan kuota beasiswa. Namun nyatanya, mereka harus mengambil pinjaman, menjual aset, bahkan meninggalkan pekerjaan dan memindahkan keluarga,” ujar Hijrah, Ketua Aliansi Pejuang BPI.
Aliansi menyebut, ketidakjelasan ini bukan hanya berdampak finansial, tetapi juga menimbulkan beban psikologis dan moral. Para calon penerima beasiswa diwajibkan mengantongi Letter of Acceptance (LoA) dari perguruan tinggi, yang dalam banyak kasus memerlukan pembayaran uang kuliah awal hingga Rp3,5 juta. Ironisnya, meski telah memenuhi syarat administratif, mereka justru tidak mendapat kejelasan soal beasiswa yang dijanjikan.
Empat Tuntutan Utama
Dalam pernyataannya, Aliansi Pejuang BPI menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Pemulihan kuota BPI melalui kebijakan tambahan yang solutif dan menyeluruh. Saat ini, penambahan hanya dilakukan untuk program S3 hingga mencapai 739 peserta, sedangkan S2 belum tersentuh.
2. Prioritaskan beasiswa bagi dosen, guru, dan pelaku budaya yang telah lulus administrasi dan kini aktif kuliah dengan dana pribadi.
3. Evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi, termasuk syarat LoA dan sistem rekrutmen, agar lebih akuntabel dan transparan.
4. Penyusunan ulang kebijakan beasiswa, yang lebih berpihak kepada pengembangan kapasitas SDM pendidikan dan kebudayaan.
Jika tidak ada tindak lanjut dalam waktu dekat, aliansi mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemendasmen, Kemdiktistek, Kemenbud, hingga Istana Negara.
Keadilan Bagi Pendidik dan Pelaku Budaya
Aliansi menegaskan bahwa pendidikan bermutu tidak bisa dicapai jika para pendidiknya justru terpinggirkan. Komitmen pemerintah dalam visi Asta Cita disebut harus diimplementasikan secara nyata, bukan hanya dalam retorika tahunan.
“Jangan biarkan para pendidik dan pelaku budaya berjuang sendirian. Ketika mereka belajar untuk kemajuan bangsa, negara harus hadir memberi kepastian dan keadilan,” tegas Edwin, salah satu orator aksi.
