Disarankan:
Menurutnya, tujuan dari pemekaran adalah agar pelayanan pemerintah terhadap masyarakat bisa semakin baik dan anggaran terdistribusi merata.
BANDUNG, NewsTasikmalaya.com - Calon Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) memberikan otokritik terhadap pemekaran suatu daerah yang dinilai tidak mempertimbangkan aspek kebutuhan publik.
Menurutnya, tujuan dari pemekaran adalah agar pelayanan pemerintah terhadap masyarakat bisa semakin baik dan anggaran terdistribusi merata.
Dedi menilai, pemekaran di Jawa Barat kurang tepat karena dianggap kurang memadai.
Seharusnya pemekaran dilakukan dengan mengukur jumlah penduduk.
“Saya ingin, ke depan buat patokan sebuah kabupaten tidak boleh penduduknya lebih dari 1,5 juta, maka nanti dibagi berdasarkan jumlah penduduk,” jelas Dedi, Kamis (22/8/2024).
Sehingga, menurut Dedi, satu kepala daerah akan memimpin rata-rata 1,5 juta jiwa.
Sementara saat ini ada satu kepala daerah yang memimpin 6 juta jiwa dan ada juga yang hanya memimpin 300 ribu jiwa.
“Sedangkan birokrasinya sama, jumlah OPD sama, nanti jumlah anggaran kepala daerah mirip-mirip kan rugi dong. Misal ada lurah atau camat memimpin penduduk 200 ribu jiwa tapi ada walikota memimpin 200 ribu, kedudukan lurah atau camat sama dengan wali kota,” ujarnya.
Nantinya, Dedi tak mau pemekaran dilakukan hanya dengan pendekatan administratif, tetapi harus mengedepankan kebutuhan publik agar distribusi anggaran berkeadilan.
“Pemekaran daerah harus mempertimbangkan kebutuhan publik, bukan politik,” ucap mantan Bupati Purwakarta dua periode itu.
Melalui pendistribusian anggaran yang berkeadilan, maka pembangunan di setiap daerah bisa merata.
“Sehingga tidak terjadi misal ada satu kota kebingungan karena gangnya sudah hotmix semua, rumah rakyat miskin selesai semua, nanti uangnya buat apa, sedangkan di tempat lain jalannya ke sekolah masih nyeberang sungai, kan ini terjadi karena perspektif pemekaran wilayah menjadi pendekatan administratif dan politik,” pungkasnya.
