Disarankan:
Dalam rangka meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan honorer, Forum Komunikasi Honorer Kota Tasikmalaya (FKHKT) melakukan silaturahami ke Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra. Silaturahmi yang dilaksankan pada Rabu (4/6/2026) kemarin itu, digelar di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Dalam rangka meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan honorer, Forum Komunikasi Honorer Kota Tasikmalaya (FKHKT) melakukan silaturahami ke Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra. Silaturahmi yang dilaksankan pada Rabu (4/6/2026) kemarin itu, digelar di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
Wakil Ketua FKHKT Gabungan Lintas OPD, Asep Setiawan menjelaskan, silaturahmi ke Wakil Wali Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan harapan terkait kejelasan penyelesaian status tenaga non-ASN di Kota Tasikmalaya.
"Dan juga mendorong pemerintah dalam hal ini BKPSDM untuk berkoordinasi dengan langsung Kemenpan dan BKN menanyakan terkait penyelesaian tenaga non ASN yang ada di kota Tasikmalaya," kata Asep, Kamis (5/6/2025) sore.
Selain itu, diungkapkan Asep, pihaknya mendorong pemerintah untuk berkoordinasi dengan Kemenpan dan BKN untuk mencari solusi penyelesaian tenaga non-ASN yang ada di Kota Tasikmalaya, mengingat batas akhir penyeledaian pasa bulan Okotber 2025.
"Tapi kalau kendalanya karena penyelesaian tahap II, karena baru test tahap II PPPK kemarin, ya kami masih bisa bersabar menunggu sampai dengan beres pengumuman tahap kedua," ucapnya.
Namun, lanjut Asep, jika tidak ada kejelasan, pihaknya akan melakukan apel gabungan untuk meminta arahan dan pembinaan dari Wali Kota Tasikmalaya.
"Gak demo, kita sifatnya apel gabungan untuk mendapatkan arahan dan pembinaan dari PPPK tidak ada aksi, kita tidak akan aksi, kita mungkin akan menuntut non ASN semua hadir di bale kota untuk apel gabungan menerima arahan dari pak Wali Kota langsung," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra berjanji akan melakukan komunikasi dengan BKPSDM untuk mencari tahu jawaban yang tepat, jika perlu akan langsung berkomunikasi dengan BKN atau Kemendragri untuk memperjuangkan hak-hak honorer.
Namun, diterangkan Diky, pihaknya akan terlebih dahulu meminta izin kepada Wali Kota terkait niat untuk memperjuangkan honorer di Kota Tasikmalaya.
"Memang itu bukan tupoksi saya, kalau memang saya diharuskan dan diizinkan oleh pak wali untuk mencari tahu ke BKN atau ke Kemendagri insyaallah saya sanggup dan siap kalaupun ga sama mereka, saya siap, apabila dapat izin. Karena bukan tugas pokok posisi saya, takut lupa," ucap Diky.
Diky mengakui, bahwa banyak honorer yang memiliki keahlian yang baik dan telah bekerja selama bertahun-tahun, sehingga perlu ada solusi yang tepat untuk mereka.
"Sementara di Tasik sendiri saya sarankan akan harus sudah mulai mengkaji, jangan sampai banyak hal yang akhirnya jadi terbengkalai akibat kita tidak memberikan ruang tepat kepada mereka, yang memiliki keahlian sesungguhnya," pungkasnya.
