Disarankan:
Pejabat Negara Yudikatif tersebut mengklaim selama ini hanya nama besarnya saja yang terdengar dan tidak sebanding dengan kesejahterannya.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Aksi mogok massal Hakim seluruh Indonesia ternyata memendam cerita pribadi yang mendalam selama ini terkait nasib istri dan anak-anaknya.
Pejabat Negara Yudikatif tersebut mengklaim selama ini hanya nama besarnya saja yang terdengar dan tidak sebanding dengan kesejahterannya.
Bahkan, selama dipindah-pindah tugas ke beberapa daerah, hampir sebagian besar mesti mengorbankan kehidupannya bersama anak dan istrinya.
Seperti dialami Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya, Khoeruman Pandu Kesuma Harahap, yang mengaku sudah mengenal istilah kehidupan para Hakim di Indonesia anaknya tak bisa bicara.
Juga selama ini para Hakim di Indonesia sudah terbiasa harus terpisah dengan istri dan anaknya selama tugas ke beberapa daerah sesuai instruksi lembaganya.
"Jadi di kami itu sudah ada istilah anak Hakim tak bisa bicara. Artinya, karena seringnya di pindah-pindah tugas ke satu daerah dan daerah lainnya, sampai anaknya bingung harus berbicara daerah yang mana. Jadi kata anaknya ke bapaknya yang Hakim, kalau di sekolah dan bermain mending jangan bicara saja, karena gak mengerti, itu istilahnya," jelas Pandu kepada wartawan di kantornya, Rabu (9/10/2024).
Bahkan, tambah Pandu, anak para Hakim sudah terbiasa banyak dibesarkan oleh para mertuanya dan pengasuhnya karena harus terpisah dengan ayahnya yang selalu berpindah-pindah tugas.
Hal itu semata-mata hanya untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi Negara dan penentu keadilan lewat jalur hukum di Negara ini.
"Hal itu dilakukan demi tugas bela keadilan Negara. Tapi kesejahteraan kami tak diperhatikan betul oleh pemerintah. Selama ini kami hanya menjerit dan bisa menahan selama 12 tahun terakhir. Sampai akhirnya kami se-Indonesia bersuara memperjuangkan keadilan untuk sendiri," tambah Pandu.
Pandu mengaku bahwa aksi cuti bersama resmi serentak yang disebut sebagai mogok massal ini adalah berizin sebagai hak ASN.
Namun, sengaja serentak dilakukan supaya pemerintah memperhatikan nasib kesejahteraan hakim.
"Tapi, tentu dengan nantinya hak kami dipenuhi, harus dibarengi dengan tanggungjawab kami tidak korupsi dan lainnya. Ini juga, jujur kami sebagai manusia biasa dan tentunya juga ada pihak-pihak yang tak suka juga dengan aksi cuti bersama kami ini juga," ujar dia.
