Disarankan:
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar mendatangi Dinas Lingkungan Hidup untuk mempertanyakan kelanjutan program bantuan 3 juta rumah yang saat ini masih dalam tahap validasi pendataan oleh enumerator.
BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar mendatangi Dinas Lingkungan Hidup untuk mempertanyakan kelanjutan program bantuan 3 juta rumah yang saat ini masih dalam tahap validasi pendataan oleh enumerator.
Pembina DPC Posnu Kota Banjar, Muhlison, menilai bahwa meskipun pendataan sudah berjalan, teknis pelaksanaan serta solusi yang ditawarkan kepada masyarakat belum jelas.
"Pendataan sudah berjalan, tapi teknis terkait alternatif maupun solusi yang ditawarkan belum jelas," ujarnya, Kamis (27/2/2025).
Muhlison, yang juga mantan Ketua PMII Kota Banjar, menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga tidak boleh terburu-buru dalam menentukan skema subsidi perbaikan rumah.
Menurutnya, masih banyak warga yang berstatus tumpang karang, sehingga kepemilikan tanah menjadi kendala utama dalam program ini.
"Di lapangan, kami masih menemukan banyak masyarakat yang status tempat tinggalnya masih tumpang karang. Bagaimana dengan warga yang belum memiliki kepemilikan tanah?," katanya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan metode pendataan yang dilakukan oleh enumerator serta dasar dari kesimpulan bahwa warga Kota Banjar tidak berminat terhadap bantuan alternatif rumah susun.
"Bagaimana kemudian muncul kesimpulan bahwa warga Kota Banjar tidak berminat terhadap bantuan alternatif rumah susun? Kami mempertanyakan metode yang digunakan karena sangat mempengaruhi hasil dan keputusan atas alternatif solusi yang ditawarkan," tuturnya.
Muhlison berharap pemerintah melakukan verifikasi lebih mendetail terhadap penerima manfaat, khususnya bagi warga yang masih berstatus tumpang karang, karena mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan hunian yang layak.
"Alternatif rumah susun bisa menjadi solusi, tinggal bagaimana pemerintah memberikan edukasi tentang kebutuhan rumah layak huni, meskipun lokasinya jauh dari tempat kerja," paparnya.
Menurutnya, rumah susun dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian tanpa biaya sewa yang ditanggung pemerintah. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar peluang ini tidak terlewatkan oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
Dalam pertemuan tersebut, Muhlison menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup belum bisa memberikan kejelasan mengenai program bantuan 3 juta rumah karena masih dalam tahap perencanaan.
"Posnu Kota Banjar akan terus mendorong agar program ini tepat guna dan tepat sasaran," tambahnya.
Sebagai langkah lanjutan, Posnu Kota Banjar berencana mengadakan audiensi dengan Pemerintah Kota Banjar agar penerima manfaat dari program ini benar-benar berasal dari masyarakat yang membutuhkan.
