Profil Dadang Ramdhan Kalyubi, Ketua DPRD Kota Banjar yang Terjerat Kasus Korupsi

BANJAR, NewsTasikmalaya.com - Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdhan Kalyubi (DRK), resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Ia terjerat dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi periode 2017-2021.

Diketahui, Dadang merupakan Ketua DPRD Kota Banjar selama empat periode mulai dari periode 2009-2014, periode 2014-2019, periode 2020-2024 dan periode 2025-2029.

Pria kelahiran Banjar, 16 Desember 1967 merupakan politisi dari Partai Golkar. Bahkan di Partai Golkar, Dadang menduduki posisi Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjar.

Perjalanan panjang DRK di dunia politik dimulai sejak era 1980-an. Sebagai Ketua DPRD Kota Banjar periode 2024-2029, ia baru saja dilantik pada 10 Oktober 2024. 

Saat pidatonya waktu itu, Dadang sempat menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. 

"Kami akan terus berusaha menjadi lebih baik ke depannya, terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan publik secara luas," ujar Dadang. 

Namun, semangat itu kini terhenti oleh kasus hukum yang menjeratnya. Dadang resmi ditetapkan tersangka usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kota Banjar terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi.

Usai pemeriksaan, Dadang langsung digelandang penyidik menggunakan rompi tersangka menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Lapas Kebon Waru Bandung.

Berikut Profil Singkatnya:

Nama : Dadang Ramdhan Kalyubi

Temlat, Tanggal Lahir : Banjar,16 Desember 1967

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Kota Banjar

Agama : Islam

Status Perkawinan : Menikah

Pendidikan : 

- SMA : SMU 1 Banjar (1984-1987)  

- S1: Universitas Langlangbuana (1987-1992)  

- S2: Universitas Galuh (2009-2011)  

- Daerah Pemilihan: Kota Banjar 1 (Kecamatan Banjar, Purwaharja).

Sebagai informasi tambahan, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi ini tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Banjar terus melakukan pendalaman. Mereka terus menyelidiki terkait keterlibatan pihak lain serta memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.