Dapur MBG Mutiara Baregbeg Ciamis Mandek, Mitra Minta BGN Segera Bertindak

CIAMIS, NewsTasikmalaya.com – Layanan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Mutiara di Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, berhenti beroperasi sejak beberapa waktu terakhir. Mandeknya layanan ini dituding akibat tersendatnya proses persetujuan pencairan dana oleh Sarjana Pendamping Pembangunan Indonesia (SPPI). Imbasnya, lebih dari 3.000 penerima manfaat terancam tidak lagi mendapatkan makanan bergizi.

Mitra Dapur Mutiara, Ridwan Rulistiawan, mengungkapkan pihaknya telah berupaya menyelesaikan persoalan melalui jalur mediasi yang difasilitasi pemerintah kecamatan. Namun, upaya itu tidak menghasilkan kesepakatan.

“SPPI yang bertugas di dapur itu tidak mengakui kami sebagai mitra pemilik dapur. Karena itu, kami memutuskan akan beralih ke yayasan kami sendiri,” ujar Ridwan Kamis (11/12/2025).

Menurut Ridwan, Dapur Mutiara sebelumnya berada di bawah naungan yayasan lain. Mitra kemudian berniat berpindah ke yayasan sendiri. Namun, SPPI disebut menolak pergantian itu. Padahal kata Ridwan yayasan yang akan digunakan tidak bermasalah.

“Untuk beroperasi, kami memerlukan dana yang harus disetujui dan ditandatangani SPPI, tapi SPPI-nya malah menghilang,” katanya.

Ridwan menegaskan bahwa persoalan pergantian yayasan seharusnya menjadi ranah mitra, bukan kewenangan SPPI. “SPPI punya tugas menyalurkan bantuan ke penerima manfaat, bukan mencampuri internal kami,” ujarnya.

Karena keberadaan SPPI tak diketahui, permohonan dana operasional tak dapat diproses. Hal itu membuat dapur berhenti total.

“Kalau kayak gini kan dapur tidak bisa beroperasi, sementara kami memiliki tiga ribu lebih penerima manfaat. Selama dapur tidak beroperasi, tiga ribu penerima manfaat itu tidak lagi menerima MBG,” tutur Ridwan.

Ia menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) turun tangan menyelesaikan kisruh tersebut.

“Mediasi di kecamatan tidak membuahkan hasil, satu-satunya jalan BGN yang harus turun tangan. BGN pasti tahu kan di mana keberadaan SPPI, tinggal panggil aja,” ujarnya.

Ridwan menambahkan, masalah akan cepat selesai bila SPPI bersedia bertanggung jawab.

“Kalau memang tidak mampu kan bisa mengundurkan diri. Jangan siswa dan penerima manfaat MBG lainnya yang jadi korban,” tandasnya.