Disarankan:
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tasikmalaya mencatat baru 54 dapur di wilayahnya yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara puluhan dapur lainnya masih dalam proses pengajuan dan verifikasi.
Kapolres Ciamis AKBP H. Hidayatullah meresmikan operasional Dapur SPPG Kemala Bhayangkari 2 di Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Peresmian ini menjadi bagian dari peluncuran serentak secara nasional yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto bersama Kapolri melalui sambungan virtual.
SelengkapnyaKapolres Ciamis AKBP H. Hidayatullah meresmikan operasional Dapur SPPG Kemala Bhayangkari 2 di Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Peresmian ini menjadi bagian dari peluncuran serentak secara nasional yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto bersama Kapolri melalui sambungan virtual.
SelengkapnyaPolres Ciamis menegaskan komitmennya dalam mendukung program strategis pemerintah di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
SelengkapnyaKebijakan pemerintah pusat yang mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu kekecewaan di kalangan guru honorer di Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya.
SelengkapnyaKebijakan pemerintah pusat yang akan mengangkat pegawai SPPG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai kekecewaan dari berbagai pihak. Tidak hanya dirasakan oleh guru honorer, kebijakan tersebut juga menyentuh hati anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Habib Qosim Nurwahab.
SelengkapnyaWakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, menerima langsung massa aksi Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kota Tasikmalaya yang menggelar Apel Akbar di depan Kantor Bale Kota Tasikmalaya, Senin (26/1/2026) siang.
SelengkapnyaKebijakan pemerintah pusat yang mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu kekecewaan di kalangan guru honorer di Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya.
SelengkapnyaRibuan guru madrasah di Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Bale Kota Tasikmalaya, Senin (26/1/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai lebih diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
SelengkapnyaSejumlah guru honorer di Kota Tasikmalaya mengungkapkan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mewacanakan pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
SelengkapnyaPerkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menyatakan penolakan tegas terhadap Pasal 17 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
SelengkapnyaWacana pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Selengkapnya
