Dinas Koperasi Jabar Monitoring 110 Pelaku UMKM Naik Kelas di Kota Banjar

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat terus mengawal pelaksanaan program “UMKM Naik Kelas” tahun 2025 melalui kegiatan monitoring langsung ke lapangan. Salah satu daerah yang menjadi fokus pendampingan adalah Kota Banjar, di mana sebanyak 110 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tercatat mengikuti program tersebut.

Monitoring ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pendampingan yang telah berjalan selama enam bulan. Saat ini program memasuki bulan kelima dan tengah bersiap menuju tahap akhir pada November 2025 mendatang.

“Monitoring ini merupakan tindak lanjut dari program pengembangan UMKM Naik Kelas Jawa Barat 2025. Kami ingin memastikan bahwa kurikulum pendampingan benar-benar tersampaikan kepada pelaku usaha,” ujar Pengembang Kewirausahaan Ahli Pratama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuli Damayanti, saat ditemui di Banjar, Jumat (31/10/2025).

Menurut Yuli, pihaknya tidak hanya menerima laporan dari koordinator daerah (korda) dan pendamping UMKM di tingkat kota/kabupaten, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan nyata di lapangan.

“Hari ini kami melakukan monitoring terhadap enam UMKM yang kami dampingi di Kota Banjar. Kami ingin melihat dampak langsung dari pendampingan, baik dari sisi legalitas, pasar, maupun manajerial,” katanya.

Kategori “naik kelas” sendiri ditentukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti lama usaha, omzet minimal per bulan, serta partisipasi dalam program pendampingan daerah.

Namun, diakui Yuli, masih banyak tantangan yang dihadapi pelaku usaha, khususnya dalam aspek manajerial.

“Prospek usaha mereka bagus, tapi masih perlu pendampingan, khususnya dalam penyusunan rencana bisnis. Kami juga memastikan kurikulum yang disiapkan benar-benar dipahami dan diterapkan,” tambahnya.

Program UMKM Naik Kelas di Kota Banjar diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut Yuli, perubahan status legalitas dan perluasan pasar menjadi indikator penting peningkatan kapasitas UMKM.

“Yang tadinya belum punya legalitas, sekarang sudah mulai mengurus. Yang pasarnya masih lokal, kami dorong agar bisa lebih luas. Intinya, kami ingin masyarakat di Jawa Barat, khususnya Kota Banjar, bisa meningkatkan ekonominya melalui pemberdayaan UMKM,” tuturnya.

Program ini merupakan bagian dari strategi besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong UMKM agar lebih kompetitif di pasar regional maupun nasional.