Dinilai Abai terhadap Seni, Wali Kota Tasikmalaya Dikritik LSMI

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Direktur Lembaga Seni Mahasiswa Islam (LSMI) Cabang Tasikmalaya, Cepi Sultoni, melontarkan kritik terhadap Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan. Kritik tersebut bukan ditujukan pada tata kelola pemerintahan, kebijakan, maupun pembangunan fisik, melainkan pada sikap wali kota yang dinilai kurang peduli terhadap seni dan kebudayaan di Kota Tasikmalaya.

Cepi menilai, ketidakpedulian terhadap seni bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut arah pembangunan kota secara fundamental.

"Saya menilai ketidakpedulian Wali Kota terhadap seni bukan persoalan remeh. Ini persoalan arah. Apakah Tasikmalaya ingin dibangun sebagai kota yang beradab dan berbudaya, atau sekadar kota administratif yang kering imajinasi?" katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (3/1/2026) sore.

Ia menegaskan, sejarah tidak hanya mencatat proyek-proyek pembangunan yang dihasilkan seorang pemimpin, tetapi juga apa yang dibiarkan hilang secara perlahan. Pemimpin yang membiarkan seni mati di kotanya, menurut dia, akan dikenang bukan karena keberhasilan, melainkan karena kehilangan yang ditinggalkannya.

"Kalau tidak suka seni, itu urusan pribadi. Negara tidak pernah mewajibkan pejabat publik punya selera tertentu. Tetapi ketika seseorang menjabat sebagai Wali Kota Tasikmalaya, pemegang kekuasaan tertinggi di kota ini, maka selera pribadi harus berhenti menjadi alasan. Yang berlaku bukan lagi ‘saya suka atau tidak suka’, melainkan ‘saya bertanggung jawab atau tidak’," ungkapnya.

Cepi menilai, seni bukan sekadar hobi segelintir orang, melainkan cermin peradaban. Seni merekam jeritan sosial yang kerap tak terdengar di ruang birokrasi, merawat ingatan kolektif masyarakat, serta memberi ruang ekspresi bagi generasi muda agar tidak tumbuh dalam kekosongan makna.

"Mengabaikan seni sama artinya dengan mengabaikan kesadaran budaya warganya sendiri," katanya.

Ia juga menyoroti potensi seni dan budaya yang dimiliki Tasikmalaya, baik dari sisi sejarah maupun tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Namun, potensi tersebut, menurutnya, dapat mati perlahan jika tidak didukung oleh keberpihakan kebijakan dari pemimpin daerah.

"Ketika seni tidak dianggap penting, maka kebijakan akan lahir tanpa kepekaan. Anggaran kebudayaan dipinggirkan, ruang ekspresi dipersempit, dan seniman hanya dijadikan properti acara, dipanggil saat dibutuhkan, dilupakan setelahnya," tegasnya.

Kendati demikian, Cepi menekankan bahwa seorang wali kota tidak dituntut untuk memahami estetika seni secara mendalam, tetapi wajib memahami tanggung jawab jabatannya sebagai pelayan publik.

"Jabatan publik bukan ruang untuk mengekspresikan selera personal, melainkan amanah untuk melayani seluruh warga, termasuk mereka yang hidup dari karya, dari panggung kecil, dari kata-kata, dari nada, dari lukisan yang sering tidak menghasilkan apa-apa selain kejujuran," ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembangunan tanpa seni berpotensi kehilangan nilai kemanusiaan.

"Pembangunan tanpa seni adalah pembangunan tanpa nurani. Kota mungkin tampak maju di atas kertas, tetapi miskin jiwa di kehidupan nyata. Jalan diperlebar, gedung ditinggikan, tetapi manusia di dalamnya kehilangan ruang untuk berpikir, merasakan, dan mengkritik. Padahal seni justru menjadi alat kontrol sosial agar kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang," pungkasnya.