DPR vs Guru: Tunjangan Siapa yang Lebih “Berjasa”?

DPR vs Guru: Tunjangan Siapa yang Lebih “Berjasa”?

 

Dr. Riad Jamil S.Pd,I,.M.M

Praktisi/Penggiat Pendidikan

STAI MA'ARIF CIAMIS

Ketua FOSIKMAS Kabupaten Tasikmalaya/ Pengurus Fosikmas Prov jawa barat

 

KALAU bicara soal tunjangan, biasanya orang langsung semangat. Apalagi kalau tunjangannya gede. Tapi kalau dibandingkan antara DPR RI dan guru, kira-kira siapa yang lebih sejahtera ya?

Tunjangan DPR: Bikin Geleng-Geleng

Anggota DPR punya daftar tunjangan yang panjangnya bisa bikin kita salah baca. Dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, sampai fasilitas rumah dan mobil dinas semuanya sudah “paket lengkap”. Bahkan kalau ruang rapat kosong, kursi tetap nyaman, pendingin ruangan tetap dingin, dan honor tetap cair. Mantap, kan?

Tunjangan Guru: Antara Panggilan Jiwa dan Dompet Tipis

Sekarang coba lihat guru. Mereka datang pagi-pagi, pulang sore, kadang masih bawa setumpuk kertas ujian buat diperiksa di rumah. Tunjangan? Ada sih, tapi jumlahnya sering bikin garuk-garuk kepala. Belum lagi kalau status masih honorer, bisa jadi uang transport sehari-hari lebih besar daripada honor bulanan. Tapi tetap bertahan, karena katanya ini panggilan jiwa.

Siapa yang Lebih Berjasa?

Kalau dipikir-pikir, siapa sih yang lebih membentuk masa depan bangsa? Guru yang mengajar anak-anak setiap hari, atau rapat DPR yang kadang malah ditunda karena kuorum nggak terpenuhi? Kalau masa depan bangsa ditentukan dari rajinnya tanda tangan absensi, mungkin anak-anak kita nanti bakal lulus dengan gelar “S.A. Sarjana Absen”.

Saatnya Melirik yang Benar-Benar Berjasa

Mungkin sudah saatnya kita berpikir ulang: siapa yang benar-benar pantas dapat tunjangan besar? Mereka yang mengatur regulasi di Senayan, atau mereka yang setiap hari berkeringat membentuk generasi masa depan di kelas?

Pada akhirnya, sindiran ini sederhana: kalau mau bangsa maju, ya hargai orang-orang yang mendidik. Sebab tanpa guru, kursi DPR itu mungkin hanya jadi kursi kosong belaka.

Tunjangan

Kalau bicara soal tunjangan, orang biasanya langsung menebak: “Oh, itu pasti buat DPR!” Dan, eh, tebakan itu benar banget.

Tunjangan DPR RI: Fantastis dan Kekinian

Pada dasarnya, gaji pokok anggota DPR RI memang standar sekitar Rp4,2-5 juta per bulan tergantung jabatan . Tapi itu baru permulaan. Tambahkan tunjangan suami/istri Rp420 ribu, anak Rp168 ribu, uang sidang/paket Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan kehormatan, komunikasi, fungsi pengawasan, dan fasilitas hingga puluhan juta. Belum termasuk tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan sebagai kompensasi bagi yang tak lagi dapat rumah dinas.

Kalau dijumlah, take-home pay anggota DPR bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan. Wah, kalau kursi DPR itu bisa diam-diam mencetak uang, mungkin sudah ada ATM-nya di lantai Senayan.

Tunjangan Guru: Sedikit Tapi Bermakna

Bandingkan dengan guru honorer yang pahlawan tanpa tanda jasa itu: mereka kerja keras, mendidik generasi, tapi sering pulang dengan kantong yang pas-pasan. Guru honorer yang sudah bersertifikasi PPG dapat Tunjangan Profesi Guru (TPG) Rp2 juta per bulan.

Untuk guru honorer non-sertifikasi, ada insentif sekitar Rp300 ribu per bulan, dan pemerintah usul ditambah jadi Rp500 ribu mulai tahun 2026 kalau disetujui DPR. Selain itu, ada bantuan tahunan Rp2,1 juta per tahun (sekitar Rp175 ribu per bulan) yang cair sekaligus .

Faktanya, gaji guru honorer di banyak daerah masih di bawah Rp2 juta, bahkan ada yang di bawah Rp500 ribu per bulan.

Bedanya Jauh Banget, Beneran Bikin Geleng Kepala

Kalau kursi DPR itu versi drone swadaya, kursi guru itu... yah, mungkin kursi lipat sederhana yang dilemparin sambil bilang, “Semangat!” Karena selisihnya bisa mencapai 50–200 kali lipat antara DPR dan guru honorer—iya, enggak salah baca .

Bayangkan, guru yang setiap hari berhadapan dengan murid bandel dan tumpukan tugas, cuma dibayar sekitar Rp1–2 juta (atau bahkan kurang). Sementara wakil rakyat yang rapatnya sering… yah, ya ruang kosong banget, tetap dapat tunjangan seratus jutaan.

Kalau generasi bangsa cuma dibentuk lewat rapat kosong, mungkin anak-anak kita bakal jadi “Sarjana Absen” versi profesional. Andaikata peran guru dipanggil apapun yang lebih tinggi dari “pekerjaan”, mungkin pantas dapat penghargaan dunia... bukan sekadar bantuan ratusan ribu.

Saatnya Menghargai yang Benar-Benar “Berjasa”

Sindiran ini bukan cuma soal angka. Ini soal prioritas, manakah yang benar-benar membentuk masa depan? DPR yang duduk di kursi mewah, atau guru yang tiap hari hadir di depan kelas meski gajinya tak seberapa?

Jika memang rakyat ingin masa depan cerah, sudah saatnya kita berpikir ulang soal tunjangan. Biarlah kartu kredit DPR dibatasi, tapi jagalah martabat dan penghasilan guru agar jangan cuma cukup, tapi layak.