Forum Komunukasi Honorer Kota Tasikmalaya Kembali Audiensi dengan Pemkot, Bahas Nasib Non ASN

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Forum Komunikasi Honorer Kota Tasikmalaya kembali menggelar audiensi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Rabu (30/7/2025). Pertemuan ini membahas kejelasan status tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di lingkungan Pemkot Tasikmalaya.

Rombongan forum diterima langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gun Gun Pahlagunara. Selain itu, forum juga melakukan dialog dengan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra.

Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut difokuskan pada pembahasan status tenaga honorer dan kebijakan pemerintah terkait pegawai Non ASN, khususnya mereka yang masuk kategori R4 (non-nakes dan nakes), baik di BLUD maupun di perangkat daerah lainnya.

"Alhamdulillah kemarin kita bisa audiensi dengan Pak Wali. Dan tentunya audiensi itu kami ingin meminta kejelasan terkait Non ASN di Kota Tasikmalaya," ujar Wakil Ketua Forum Komunikasi Honorer Kota Tasikmalaya, Asep Setiawan, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (31/7/2025) pagi.

Asep juga mengungkapkan bahwa Pemkot Tasikmalaya telah memiliki pemetaan untuk kategori R2 dan R3. Namun, untuk kategori R4 dan honorer di luar kategori tersebut, pembahasan masih terus dilakukan.

"Baik itu yang di BLUD maupun di OPD dan Non ASN di luar kategori. Sedangkan untuk R2 dan R3, Pemkot Tasikmalaya sudah memetakan terkait anggaran dan lain-lainnya," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi, Pemkot Tasikmalaya dijadwalkan menggelar rapat koordinasi pada Kamis (31/7/2025), yang akan melibatkan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, BKPSDM, BPKAD, Inspektorat, serta seluruh kepala OPD terkait.

"Karena untuk R4 baru ada hasil jumlahnya kemarin jadi mau tidak mau rapat diadakan hari ini secara mendadak, mengumpulkan seluruh OPD yang mempunyai tupoksinya, mungkin berkaitan dengan anggaran, seperti BPKAD, Bappelitbangda dan lain-lain," lanjutnya.

Hasil dari rapat koordinasi ini nantinya akan disampaikan kepada perwakilan Non ASN sebagai bentuk tindak lanjut konkret dari pemerintah.

"Mudah-mudahan kami berharap semua kategori maupun di luar kategori bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu pada tahun 2025. Semua Non ASN dibereskan atau diangkat pada tahun 2025," tegas Asep.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyelesaikan persoalan honorer secara menyeluruh.