Keresahan ASN Nakes Memuncak, Akun Medsos Wali Kota Tasikmalaya Dibanjiri Tagihan THR

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Unggahan Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadan, mengenai kegiatan peninjauan arus mudik di Terminal Tipe A Indihiang justru menjadi sasaran tumpahan keluh kesah para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. 

Para abdi negara tersebut ramai-ramai mempertanyakan kepastian pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 yang dinilai belum menemui titik terang meski Idulfitri tinggal menghitung hari.

Pantauan pada unggahan tersebut menunjukkan adanya ratusan tanda suka dan puluhan komentar yang didominasi oleh keresahan tenaga kesehatan (nakes). Mereka menyayangkan belum cairnya hak keuangan di tengah beban kerja yang tetap tinggi selama masa libur lebaran. Bahkan, tak sedikit ASN yang menandai akun Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk meminta bantuan dana talang bagi Pemkot Tasikmalaya.

"Kita nakes gak bisa istirahat, gak ada libur panjang, tapi kenapa hak kita ditunda-tunda pak. Tolong pak @dedimulyadi," tulis salah satu akun tenaga kesehatan. 

Keresahan senada juga disampaikan akun lain yang menyayangkan minimnya komunikasi dari pimpinan daerah terkait kendala ini.

"Apa kabar THR ASN Nakes Pak Viman? Sasadu henteu, hade goreng ge ku basa pak @viman.alfarizi, nembean pimpinan pak viman THR teu jelas kieu (Tidak ada kabar, baik atau buruk setidaknya ada bahasa bicara, baru kali ini kepemimpinan pak Viman THR tidak jelas begini)," ungkap akun lainnya.

Menanggapi gejolak tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya menjelaskan bahwa proses pencairan memang harus dilakukan secara bertahap akibat keterbatasan arus kas daerah. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya, Tedi Setiada, mengonfirmasi bahwa pihaknya memprioritaskan guru PNS dan PPPK terlebih dahulu. Total anggaran sekitar Rp17 miliar disiapkan untuk 4.800 guru PNS, 1.400 PPPK penuh waktu, dan 1.800 PPPK paruh waktu.

"Untuk guru yang PNS 9,2 miliar, guru PPPK penuh waktu 4,7 miliar, dan PPPK paruh waktu 2,3 miliar kurang lebih. Ini yang akan diprioritaskan. Untuk PNS dinas lain belum, karena posisi keuangan belum ada semua, jadi didahulukan guru dan PPPK dulu," jelas Tedi.

Ia menambahkan bahwa sebenarnya total kebutuhan anggaran mencapai Rp34 miliar, namun pencairan bagi PNS di dinas lain masih harus menunggu turunnya dana dari pemerintah pusat dan provinsi.

Senada dengan Tedi, Sekda Kota Tasikmalaya Asep Goparullah menjelaskan bahwa ruang fiskal pemerintah daerah saat ini sangat terbatas karena dana transfer pusat yang diterima bulan ini relatif kecil. Dari total kebutuhan sekitar Rp40 miliar untuk seluruh ASN, dana yang tersedia di kas daerah baru mencapai Rp24 miliar. 

Oleh karena itu, bagi ASN di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pembayaran THR tahun ini direncanakan baru diberikan sebesar 50 persen dari komponen Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Khusus pegawai di perangkat daerah, kita rencanakan THR dari TPP sebesar 50 persen terlebih dahulu. Kita atur strategi supaya semuanya tetap bisa dibayarkan. Targetnya seluruh kewajiban bisa diselesaikan pada April. Kami mohon rekan-rekan pegawai bisa bersabar, cash flow juga terbatas," pungkas Asep Goparullah.