Konser ‘Ruang Bermusik’ Masih Menunggu Izin Polda Jabar, Polemik Hindia Jadi Sorotan

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Festival musik Ruang Bermusik yang rencananya digelar pada 19–20 Juli 2025 di Lanud Wiriadinata, Kota Tasikmalaya, masih menyisakan ketidakpastian. Meskipun tiket telah terjual habis, izin penyelenggaraan dari Polda Jawa Barat belum keluar.

Selain proses administratif, acara ini juga menuai kontroversi akibat penolakan dari kelompok Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Al-Mumtaz), yang mempersoalkan kehadiran grup musik Hindia. Mereka menuding band tersebut memiliki keterkaitan dengan simbol dan ajaran satanisme.

Untuk merespons hal ini, Polres Tasikmalaya Kota menggelar forum dengar pendapat pada Sabtu (12/7/2025) siang di Saung Toncom. Forum ini melibatkan unsur Forkopimda, MUI, PCNU, Muhammadiyah, tokoh agama, organisasi Islam, perwakilan Al-Mumtaz, serta pihak penyelenggara konser.

Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi, mengungkapkan bahwa rapat tersebut merupakan yang keempat kalinya digelar untuk membahas polemik penyelenggaraan konser tersebut.

"Hasilnya adalah yang pertama bahwa nanti segala hasil rapat selama 4 kali ini, nanti akan kami sampaikan ke Polda Jawa," ujar AKBP Faruk kepada wartawan.

Ia menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan izin ada di Polda Jawa Barat. Polres hanya memberikan rekomendasi berdasarkan hasil rapat dengan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

"Dan rekomendasi yang akan kita keluarkan itu adalah rekomendasi uraian ataupun hasil dari rapat-rapat yang telah kita laksanakan selama 4 kali," jelasnya.

Kapolres menegaskan bahwa Tasikmalaya dikenal sebagai kota toleran. Ia mencontohkan peresmian instalasi pemulasaran jenazah lintas agama yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa para ulama dan tokoh agama sebenarnya mendukung konser tersebut, asalkan tetap menjunjung regulasi dan nilai-nilai lokal.

"Jadi tidak ada pembicaraan di dalam yang mengatakan bahwa konser tidak boleh. Malah konser didukung oleh alim ulama, oleh lembaga masyarakat seni sekalipun, tetapi dengan memperhatikan masalah regulasi dan kearifan lokal yang selama ini ada di Kota Tasikmalaya, karena Kota Tasik itu termasuk kota santri, kota yang agamis dan religius," ungkapnya.

Terkait kehadiran Hindia yang menjadi sorotan, AKBP Faruk menegaskan keputusan akhir berada di tangan Polda Jawa Barat.

"Sekali lagi, itu nanti Polda yang bisa mengizinkan, kita itu hanya sebatas merekomendasikan. Rekomendasinya adalah isinya nanti kami akan menuangkan notulen rapat keempat ini," ujarnya.

"Kalau ada yang nanya boleh atau tidak, itu Polda yang memutuskan. Kita hanya mengeluarkan rekomendasi dan wajib hukumnya bagi kami itu mengambil langkah-langkah preventif. Ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu jadi atau tidak," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Al-Mumtaz, Ustaz Hilmi, menegaskan bahwa penolakan mereka bukan terhadap konser musik, melainkan pada dugaan simbol dan pemahaman menyimpang yang diasosiasikan dengan band Hindia.

"Toh beberapa event di Tasik diselenggarakan dengan mudah, bahkan nanti malam juga ada Wali Band tampil di Tasik. Hanya saja terkait band ini kan ada indikasi band satanic, band yang memang nyerempet pada norma-norma melanggar syariat, dengan pemahaman, simbol-simbol dajjal, bokmet, itu saja yang jadi permasalahan," ujar Hilmi.

Ia menyampaikan bahwa Al-Mumtaz hanya menyuarakan aspirasi masyarakat, dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pihak berwenang.

"Makanya kalaupun tidak diizinkan Alhamdulillah, kalaupun diizinkan nanti tentu kita atas nama bagian daripada warga Tasikmalaya berlepas diri. Bukan berarti kalau diizinkan kita demo besar-besaran, tidak. Kita hanya memberikan aspirasi, masukan kepada pemerintah, Polres. Toh begini loh band ini," tegasnya.

Hilmi juga mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah ada komitmen antara EO dan para ulama untuk melakukan koordinasi terkait pengisi acara, namun menurutnya hal tersebut kali ini tidak ditempuh oleh penyelenggara.

"Sebenarnya dulu pernah ada komitmen, bahwa ketika ada event-event yang akan tampil, ada koordinasi dengan ulama atau memperhatikan syariat. Tapi ini tidak dilakukan oleh EO," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak penyelenggara belum memberikan keterangan resmi terkait kepastian konser. Mereka menyatakan akan segera menyampaikan penjelasan kepada awak media dalam waktu dekat.