Lewat Program Sadaya, Pemkab Ciamis Distribusikan Bantuan Kursi Roda dan Sandang

CIAMIS, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah Kabupaten Ciamis menyalurkan Bantuan Atensi Disabilitas dan Lansia bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2025. Kegiatan berlangsung di aula Dinas Sosial Ciamis pada Selasa (19/8/2025).

Plt. Kepala Dinas Sosial Ciamis, H. Tino Armyanto, mengatakan penyaluran ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kemandirian masyarakat penyandang disabilitas dan lansia.

“Program ini difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar, meningkatkan standar kehidupan, serta mendorong kemandirian agar kesejahteraan mereka lebih terjamin,” ujar Tino.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 6 unit kursi roda dan paket sandang untuk 18 orang penerima manfaat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ciamis, Eka Permana Oktaviana, yang juga merupakan penggagas kegiatan ini saat masih menjabat di Dinas Sosial, menambahkan bahwa bantuan kursi roda ini bersumber dari pihak nonpemerintah, yakni Bank BJB Ciamis dan Baznas Ciamis.

“Dari BJB ada 3 kursi roda, dari Baznas juga 3 kursi roda. Total ada 6 penerima yang tersebar di Kecamatan Pamarican, Panumbangan, dan Ciamis,” jelas Eka.

Ia menekankan bahwa pendataan penerima dilakukan melalui aplikasi Satu Daya Penyandang Disabilitas (Sadaya). Program ini diharapkan bisa memastikan distribusi bantuan lebih adil dan tepat sasaran.

“Harapannya, melalui Sadaya, seluruh penyandang disabilitas di Ciamis bisa terpotret dengan baik sehingga pemerataan bantuan benar-benar sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Eka mengungkapkan, saat ini pendataan masih terus berjalan. Dalam dua bulan ke depan, pihaknya menargetkan penyaluran bantuan bisa diperluas ke seluruh kecamatan di Ciamis.

“Untuk sementara baru tiga kecamatan sebagai sampling. Tapi setelah semua data Sadaya masuk, seluruh wilayah Ciamis akan terlayani,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, yang hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi atas kolaborasi lintas instansi.

“Kerja sama antar OPD ini patut diapresiasi. Ini bentuk nyata pelayanan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya yang membutuhkan dukungan kesejahteraan sosial,” ungkapnya.