Mahasiswa Desak DPRD Banjar Tuntaskan Masalah Sampah, Pakta Integritas Pengawalan Anggaran Disepakati

BANJAR, NewsTasikmalaya.com — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar dan Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Banjar mendesak DPRD Kota Banjar agar segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah.

Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi yang digelar di Kantor DPRD Kota Banjar, Rabu (4/2/2026). Audiensi ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjar.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kota Banjar bersama DLH menyepakati penandatanganan Pakta Integritas Pengawalan Anggaran Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Kesepakatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk menghentikan pembiaran terhadap persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dan kondisi armada kebersihan yang dinilai semakin memprihatinkan.

Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kota Banjar, Irwan Herwanto, menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas tersebut merupakan hasil dari dorongan serius mahasiswa sebagai bentuk kontrol publik.

“Ini bentuk kontrol publik. Persoalan sampah tidak bisa lagi diselesaikan setengah-setengah. Anggaran harus diarahkan pada solusi permanen, bukan perbaikan sementara yang berulang dan merugikan masyarakat,” kata Irwan, Rabu (4/2/2026).

Irwan juga menilai alasan keterbatasan anggaran selama ini kerap dijadikan tameng atas buruknya pelayanan persampahan di Kota Banjar.

“Pelayanan sampah di Banjar sangat buruk. Jangan berdalih terus karena keterbatasan anggaran. Pasti ada solusinya,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua DPC GMNI Kota Banjar, Septian Lestari, menyatakan mahasiswa akan terus berada di garis depan dalam mengawasi kebijakan anggaran daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Pakta integritas ini harus dimaknai sebagai janji politik kepada rakyat. Jika pelayanan publik menurun sementara retribusi tetap dipungut, maka ada masalah serius dalam tata kelola anggaran,” ujar Septian.

Menurut Septian, keterbatasan fiskal tidak boleh lagi dijadikan alasan atas menurunnya kualitas pelayanan publik, terutama di sektor lingkungan hidup.

Dalam pakta integritas tersebut, DPRD Kota Banjar berkomitmen memprioritaskan anggaran untuk peremajaan armada truk sampah dan kontainer melalui APBD Perubahan 2026 atau APBD murni tahun anggaran berikutnya. Selain itu, DPRD juga berjanji melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan di DLH agar tepat sasaran dan tidak lagi dilakukan praktik “tambal sulam” armada.

Kesepakatan ini juga mencakup komitmen membuka ruang dialog berkelanjutan antara DPRD, DLH, dan masyarakat, serta penyampaian laporan berkala kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.

“Kami tidak ingin ini berhenti sebagai seremoni. Jika komitmen ini diingkari, mahasiswa akan kembali mengingatkan,” pungkas Septian.